Pesimistis Gap Indikator Peningkatan Gizi

KOALISI Perempuan Indonesia telah melakukan kaji cepat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018. Mereka pesimistis komitmen pemerintah meningkatkan gizi masyarakat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sulit diwujudkan.

Hal itu terjadi karena dalam RKP 2018 hanya terdapat satu indikator dalam sasaran pembangunan kesehatan mengenai gizi masyarakat, yaitu menurunkan prevalensi stunting (anak pendek dan sangat pendek) pada bayi berusia di bawah dua tahun.

Padahal, dalam RPJMN tertuang enam indikator yang harus dicapai untuk peningkatan status gizi masyarakat, yaitu prevalensi anemia pada ibu hamil, persentase bayi dengan berat badan lahir rendah, persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif, prevalensi kekurangan gizi pada anak balita, prevalensi wasting balita (kurus), dan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (di bawah 2 tahun).

"Sasaran program perbaikan gizi dan anak pada 2018 ditujukan untuk mencapai sejumlah indikator output (keluaran)," kata Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartikasari di Jakarta, kemarin (Minggu, 20/8).

Ia pun merinci output yang ingin dicapai, yakni 80% ibu hamil kurang energi kronis (KEK) ditargetkan mendapatkan pemberian makanan tambahan (PMT), 85% anak balita kurus mendapatkan PMT, pengawasan 3.000 pangan fortifikasi nasional, pelatihan pengasuhan anak di 14 provinsi, dan target 10% keluarga yang memiliki bayi bawah dua tahun (baduta).

Lebih lanjut, Dian menyampaikan terdapat beberapa proyek dengan target sangat rendah dan tidak memberikan dampak signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan prevalensi stunting pada anak berusia di bawah dua tahun ialah salah satunya.

Intervensi gizi
Secara terpisah, Staf Ahli Bidang Hukum Kementerian Kesehatan, Balian, menyampaikan pemerintah memang memfokuskan penanggulangan stunting pada 2018 dalam upaya perbaikan gizi. Sebabnya, prevalensi stunting secara nasional di Indonesia masih cukup tinggi. Hal itu berdasarkan riset kesehatan dasar, yakni 37,2%.

Dia menjelaskan ada dua strategi intervensi untuk menanggulangi stunting yang dijalankan, yakni intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif di lingkup Kementerian Kesehatan.

Intervensi gizi spesifik, ujarnya, yang terkait langsung dengan upaya mencegah kurang gizi, yaitu pemberian tablet darah, suplementasi vitamin A, promosi ASI eksklusif, promosi makanan pendamping ASI, pemberian suplemen gizi mikro dan makro, promosi makanan berfortifikasi, termasuk garam beryodium, pemberian obat cacing, dan seng untuk diare.

"Sedangkan intervensi gizi sensitif dengan pemantauan tumbuh kembang, penyediaan air bersih, pendidikan gizi masyarakat, imunisasi, pengendalian malaria, tuberkulosis, HIV/AIDS, jaminan kesehatan nasional, program Indonesia Sehat, Nusantara Sehat, dengan tenaga ahli gizi dan promosi kesehatan serta akreditasi rumah sakit dan puskesmas."(H-5)