DPR Kritik Pemondokan Haji

PEMONDOKAN jemaah masih menjadi masalah krusial dan paling banyak dikritisi DPR pada musim haji tahun ini. Hal itu disampaikan Ketua Tim Pengawas Haji Tahap I DPR RI, Fadli Zon, saat rapat bersama Panitia Petugas Ibadah Haji (PPIH) Daerah Kerja Madinah, Sabtu (19/8) malam.

"Dari hasil diskusi dengan tim pengawas haji Komisi V, VIII, dan IX, dibahas sejauh mana persiapan dan kendalanya, mulai dari masalah katering, transportasi, hingga pemondokan. Katering ada masalah makanan tidak layak dan lainnya. Masalah pemondokan paling banyak dikritisi," kata Fadli seperti dilaporkan wartawati Media Indonesia Siswantini Suryandari, dari Madinah.

Sodik Mudjahid, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, menambahkan, masalah pemondokan selalu terulang setiap tahun. "Anggaran pemondokan sudah dinaikkan, tapi masih ada jemaah yang dapat pemondokan jauh (dari Masjid Nabawi)," kritiknya.

Saat menanggapi hal itu Kasi Pemondokan PPIH Ihsan Faisal menjelaskan harga sewa pemondokan sudah disepakati antara pemerintah dan DPR, semula 850 riyal (SRls) per jemaah lalu naik menjadi SRls950. Namun, pada musim haji, para pemilik pemondokan di Madinah menaikkan harga sewa sesuai dengan perkembangan pasar. Terlebih yang lokasinya dekat Masjid Nabawi.

"Ternyata pagu kita tidak mencukupi (untuk menyewa pemondokan yang dekat dengan Masjid Nabawi) karena harganya cukup tinggi. Jemaah Iran memiliki pagu di atas SRls1.000. Bahkan kalau harga lebih tinggi dari itu, mereka menyanggupi."

Selain itu, potensi jemaah satu kloter pisah pemondokan sangat besar. Ia mencontohkan satu hotel hanya memiliki kapasitas 450 orang, sedangkan jumlah jemaah satu kloter 500 orang.

"Maka sisanya 50 orang itu harus di hotel berbeda. Sayangnya tidak bisa di hotel sebelahnya. Pemilik hotel yang menentukan di mana sisa jemaah itu akan ditempatkan. Makanya hotelnya berbeda-beda dan jaraknya ada yang berjauhan."(H-3)