Swasta Pengelola Hutan Mesti Peka

PENGELOLAAN hutan alam produksi saat ini perlu terus didorong untuk mengadopsi paradigma berasas keadilan dan keberlanjutan. Karena itu, implementasi pengelolaan hutan secara lestari juga membutuhkan niat dari pihak swasta. Demikian saran mantan menteri lingkungan hidup Sarwono Kusumaatmadja pada Diskusi Pojok Iklim, di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, kemarin.

Paradigma pengelolaan seperti itu, sambung Sarwono, berfokus tidak hanya pada lingkungan tapi juga masyarakat. Swasta pengelola hutan diharapkan terus memiliki inisiatif-inisiatif.

“Sifat-sifat bijak dari swasta pengelola hutan tidak mesti mengandalkan regulasi,” tutur Sarwono, kemarin.

Selain itu, Sarwono mengatakan para pengelola hutan agar memiliki kepekaan menghadapi masalah sosial demi kelanjutan perusahaan itu sendiri. “Itu memerlukan kematangan mengatasinya. Bisnis yang sukses tidak hanya mengandalkan regulasi. Harus ada niat memecahkan masalah-masalah sosial.”

Dirinya beranggapan sektor pengelolaan hutan oleh swasta banyak yang tidak memperhatikan manajemen nonteknis, yakni mengelola hubungan masyarakat.

Sarwono menegaskan kepekaan sosial mesti dimiliki swasta pengelola hutan sehingga tidak sekadar mencari laba. Jika perusahaan memiliki kapasitas dalam mengelola hubungan dengan masyarakat sekitar secara baik dengan cara ngewongke (memanusiakan), kata Sarwono, usaha yang dijalani pengelola hutan bisa terus survive.

“Business plan harus men-cerminkan asas-asas keadilan dan peduli terhadap masa depan generasi muda sehingga orang-orang terikat dengan hal-hal berjangka panjang.”

Dalam kesempatan sama, perwakilan swasta pengelola hutan PT Sarmiento Parakanjta Timber, Untung Agus, mengatakan pendekatan sosial dengan masyarakat sekitar hutan diperlukan agar bisa meminimalkan konflik.

Hal itu, lanjutnya, bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk anak-anak dan orang dewasa. “Kita menjalankan kegiatan pendidikan sudah hampir 15 tahun. Kalau kita (swasta) terbuka, masyarakat juga akan terbuka,” ucapnya.

Karhutla
Di lain hal, agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak terjadi, Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta pencegahan kebakaran hutan dan lahan lebih diutamakan dan diprioritaskan. Bila sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut, itu akan sukar dipadamkan. Selain itu, hanya ada dua cara menangainya yakni hujan dan kanalisasi.

“Untuk itu, sejumlah provinsi saat ini sudah menaikkan status menjadi siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan agar dana untuk pencegahan bisa dipakai dan tidak menyalahi penggunaan anggaran,” kata Tito di Palangkaraya, Kalteng, kemarin.

Sementara itu, kabut asap mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan akibat terjadinya karhutla belakangan ini.

Dari pantauan Media Indonesia, kabut asap dalam beberapa hari terakhir menyelimuti Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah. Kabut asap pekat berlangsung pada pagi hingga menjelang siang hari.

Sebaliknya, BMKG belum menemukan titik api kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Utara. Karhutla di provinsi tetangga, Kalimantan Barat, belum berdampak kabut asap di wilayah Kaltara. (SS/DW/YK/SL/DY/VR/H-1)

[email protected]