Finlandia dan Swedia Pantas Dicontoh

PRESIDEN Joko Widodo geram dengan pengelolaan hutan di Indonesia karena monoton dan miskin terobosan.

Jokowi meminta kepada Kementerian Lingkungan dan Kehutanan jangan ragu mencontoh Finlandia dan Swedia yang sukses mengelola hutan.

“Saya kira tidak usah sulit-sulit (mencontoh Finlandia dan Swedia). Sudahlah, di-copy, nanti disesuaikan dengan keadaan hutan di negara kita. Ekonominya dapat, lingkungannya dapat,” kata Kepala Negara dalam pidato perayaan Hari Lingkungan Hidup (HLH) 2017, di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, kemarin.

Pengelolaan hutan, kata Presiden, harus berkesinambungan untuk mendongkrak perekonomian nasional dan masyarakat di sekitar hutan.

“Sangat penting ada strategi besar pembangunan hutan yang punya dimensi ekonomi dan lingkungan. Harus ada koreksi besar agar ada sesuatu yang baru yang harus dilakukan agar pengelolaan hutan lebih baik,” jelasnya.

Presiden juga mendorong teknik agroforestry diterapkan, seperti pengembangan lahan pertanian dan kehutanan secara paralel agar berkelanjutan. Ia mengingatkan, jangan ada lagi program pengelolaan hutan yang orientasinya proyek.

Ia mengaku prihatin dengan tingginya angka kemiskinan masyarakat hutan. “Kita butuh meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Kita juga butuh ketahanan pangan yang bisa kita kembangkan melalui agroforestry dan silvopasture (pemanfaatan lahan dengan mengombinasikan tanaman hutan dan peternakan),” tandasnya.

Jokowi menegaskan akan terus memantau apakah instruksinya ditindaklanjuti dengan baik atau tidak. Presiden juga sudah mengantongi catatan perilaku pihak-pihak yang mengganggu proses pengelolaan hutan atau berorientasi terhadap proyek.

“Kalau yang namanya taman nasional yang perlu dilindungi, ya lindungi secara baik. Jangan hanya namanya taman nasional, tapi digerogoti,” tandasnya.

Model kerja yang baru
Di kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan upaya pembenahan pengelolaan terus dilakukan.

Proses dibutuhkan mengingat berbagai praktik perusakan hutan dan lingkungan telah terjadi sejak puluhan tahun lalu. “Sekarang memang rakyat membutuhkan model-model kerja yang baru. Yang ingin cepat selesai, dan sebagainya,” Siti menambahkan.

Sementara itu, dikatakan Siti lagi, sistem birokrasi yang ada sangat terstruktur dan berproses panjang. “Upaya terus dilakukan dengan berbagai program,” ungkapnya.

Siti melanjutkan, salah satu alasan pelibatan seluruh stakeholder dalam Rapat Kerja Nasional pada puncak perayaan HLH 2017 ialah untuk mencari solusi terkait dengan pengelolaan hutan yang dikritisi Presiden Jokowi. Tema yang diangkat dalam HLH 2017 ialah Menyatu dengan alam.

“Kami akan bawa hasil pemikiran yang muncul dalam rakernas untuk diusulkan ke peraturan-peraturan, baik itu PP, permen, maupun UU,” tuturnya.

Menurut Siti, kelemahan pengelolaan hutan untuk peningkatan ekonomi terletak pada regulasi dalam UU yang belum sempurna, seperti perbedaan regulasi yang mengatur hutan tanaman industri (HTI) dengan perkebunan semacam sawit. Padahal, kata dia, kedua industri tersebut sama-sama menggunakan tanah yang berasal dari hutan. (Pro/Uta/X-4)

[email protected]