RI Berupaya Perpanjang Bonus Demografi

PEMERINTAH fokus melakukan berbagai upaya untuk memperpanjang waktu bonus demografi.

Masa bonus demografi Indonesia yang diprediksi berlangsung sepanjang 2020-2030 didorong agar berlangsung lebih lama hingga sampai 2045.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan saat ini Indonesia menjadi salah satu negara dengan angkatan kerja terbanyak di Asia.

Namun, angka ketergantungan mengalami peningkatan karena jumlah penduduk usia tua atau di atas 65 tahun juga meningkat.

Hingga pada 2045, Indonesia akan menjadi aging society dengan perkiraan penduduk lansia mencapai 14%.

"Karena itu, bonus demografi mesti diperpanjang hingga 2045 sehingga saat Indonesia mencapai usia emas, masih memiliki angkatan produktif yang tinggi," katanya dalam seminar nasional Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Bambang menjelaskan, perpanjangan bonus demografi akan dilakukan pemerintah dengan menjaga angka kelahiran total (TFR) tetap konsisten di angka 2,1 hingga 2045.

Salah satu strategi pemerintah dalam menjaga TFR yang konsisten ialah menjaga angka refreshment rate 100%, atau setiap satu orang yang meninggal ada satu orang yang terlahir.

"Kami ingin mengurangi angka kematian bayi dan ibu. Itu akan membantu menjaga total fertility rate pada angka yang kita inginkan," ujarnya.

Peningkatan kelahiran yang sangat besar, menurut Bambang, akan membebani ekonomi.

Sebabnya, tingkat kelahiran tinggi akan menimbulkan ketergantungan yang cukup besar kepada penduduk usia produktif.

"Jika masa bonus demografi tidak diperpanjang, angkatan produktif hanya memiliki waktu tujuh tahun untuk menikmati masa kejayaan sebelum memasuki masa pensiun di 2045," kata Bambang.

Program KB

Pada kesempatan yang sama, Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty mengatakan syarat mendapat keuntungan bonus demografi salah satunya meningkatkan indeks pembangunan manusia, yaitu kesehatan, pendidikan, dan daya beli.

Pembangunan manusia ada dua konsep, yakni kompetensi dan karakter.

"Kompetensi dinilai dari rata-rata lama bersekolah. Di Indonesia baru 7,8 tahun. Artinya, lebih dari 50% orang Indonesia pendidikannya hanya antara SD hingga SMP. Itu harus dibenahi," katanya.

Ia mengatakan BKKBN berusaha mendidik dan menguatkan keluarga. Masa depan setiap anak sangat ditentukan pola keluarga yang baik. Salah satunya meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan.

"Tantangannya antara lain persoalan ekonomi. Keluarga harus direncanakan, termasuk dalam hal ekonomi. Hal itu bisa dicapai antara lain dengan pendewasaan usia perkawinan. Sosialisasi itu salah satu kami lakukan di berbagai daerah," ujar Surya.

Surya juga menegaskan sosialisasi program KB terus digencarkan.

Untuk mendapat angka ideal, Indonesia masih perlu melakukan berbagai hal, di antaranya menurunkan TFR di wilayah yang tinggi, wilayah dengan angka ideal dijaga agar tidak emakin rendah.

Di Indonesia saat ini ada tujuh provinsi yang memiliki TFR di bawah 2,1, di antaranya Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. (H-2)