Headline

Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.

Kongres Teknologi untuk Kemandirian Bangsa

Denny Parsaulian S
29/7/2017 03:31
Kongres Teknologi untuk Kemandirian Bangsa
(DOK BPPT)

BADAN Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah selesai menghelat Kongres Teknologi Nasional (KTN 2017) yang berlangsung di Kantor BPPT, 17-19 Juli 2017.

“KTN 2017 ini memiliki tujuan penting guna menyiapkan Rekomendasi Teknologi dalam rangka mendukung percepatan pembangunan nasional, peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa serta industri nasional, melalui inovasi dan layanan teknologi sesuai dengan program pemerintah yang tertuang dalam Agenda Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahap III 2015-2019,” kata Kepala BPPT, Unggul Priyanto dalam pidatonya di Auditorium BPPT, Jakarta, Rabu (19/7).

Rekomendasi yang dihasilkan, lanjutnya, merupakan buah dari pemaparan dan diskusi yang intensif dan produktif selama tiga hari pelaksanaan KTN. Rekomendasi teknologi ini, kata Unggul, juga merupakan intisari dari berbagai permasalahan, pemikiran, dan tawaran solusi yang sesuai dengan situasi dan tantangan terkini.

Rekomendasi bidang teknologi kesehatan

Untuk rekomendasi pada bidang teknologi kesehatan, yang merupakan salah satu pilar utama pembangunan nasional disampaikan bahwa penguatan industri farmasi dan alat kesehatan nasional menuju industri yang integratif, berdaya saing dan mampu mewujudkan kemandirian obat dan alat kesehatan nasional menjadi substansi utama pembahasan dalam kongres ini.

“Saya ingin menggarisbawahi bahwa teknologi merupakan faktor yang sangat penting untuk mendukung penguatan dan percepatan kemandirian dan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan,” tegasnya

Selain mengeluarkan rekomendasi, pada kongres kali ini BPPT juga mengeluarkan outlook Teknologi Kesehatan edisi kedua yang khusus membahas soal bahan baku obat dan obat herbal.

Diurai lebih lanjut oleh Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi BPPT, Eniya Listiani Dewi menyampaikan, rekomendasi di bidang teknologi kesehatan sudah sesuai dengan roadmap di bidang kesehatan.

"BPPT mendorong peningkatan penguasaan bahan baku obat dan alat kesehatan dalam negeri. Karena Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang bisa dijadikan bahan baku obat herbal dan fitofarmaka" jelasnya.


Rekomendasi bidang teknologi informasi dan komunikasi

Bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK), lanjut Unggul, memiliki perkembangan yang sangat pesat, bahkan menjadi tulang punggung bagi banyak hal dan menopang sebagian besar kehidupan modern peradaban manusia saat ini.

Untuk itu, KTN ini juga fokus mengangkat masalah keamanan informasi yang antisipasinya mutlak diperlukan, dukungan terhadap konektivitas nasional maupun dorongan untuk memanfaatkan momentum pendayagunaan TIK lebih besar lagi bagi kemajuan Indonesia merupakan bagian dari rekomendasi bidang TIK dari KTN 2017.

Dari beberapa butir rekomendasi terkait TIK, di antaranya mengenai perlunya: Kebijakan pengamanan data dan infrastruktur melalui pengembangan Landasan Hukum Pengamanan Infrastruktur Kritis Nasional (Critical Information Infrastructure Protection Plan).

Kemudian penguatan peran dan tupoksi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk koordinasi dan harmonisasi solusi keamanan siber.

Selanjutnya, mengembangkan inovasi teknologi keamanan siber sebagai salah satu fondasi yang perlu dibangun di era pentingnya masalah keamanan informasi dalam menjaga kedaulatan Negara

Di sektor pemerintahan, pengamanan data dan infrastruktur akan sangat terbantu jika kebijakan shared-infrastructure (Pusat Data Pemerintah) dan penggunaan single-application (aplikasi tunggal) berbasis cloud technology bagi seluruh instansi pemerintah dilaksanakan. Dengan kebijakan tersebut maka upaya – upaya pengamanan baik dari sisi fisik maupun logik akan dapat dikonsentrasikan pada beberapa lokus dan aplikasi.

Dalam rangka pengamanan siber di Indonesia ini, disepakati sangat pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat akan adanya ancaman/ risiko dalam penggunaan jaringan siber dalam aktivitasnya. Sebut saja penggunaan messaging application seperti WhatsApp, Telegram, dan Signal memiliki risiko dari informasi yang tidak benar, pencurian identitas yang dapat mengakibatkan kerugian finansial hingga kerusakan peralatan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya suatu fungsi yang diperlukan.

Oleh karenanya ke depan, kita perlu mengacu kepada Inovasi TIK karya anak bangsa dalam menyediakan berbagai aplikasi Over The Top (OTT) sekaligus mendorong Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) industri TIK.

Dikatakan oleh Deputi Teknologi Informasi Energi dan Material (TIEM) BPPT, Hammam Riza, yang juga menjadi Ketua Pelaksana KTN, bahwa pada pembukaan KTN telah dilaksanakan peluncuran e-Performance based Budgeting (e-PBB) yang dikembangkan oleh BPPT bersama Kementerian PAN-RB.

Hammam juga menyatakan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) menjadi bukti transformasi digital yang dilakukan pemerintah dalam upaya reformasi birokrasi termasuk dalam pengelolaan anggaran dan kinerja.

"Seperti dalam Sepakat, yakni sistem elektronik perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja terintegrasi," rincinya.

Rekomendasi bidang teknologi transportasi

“Rekomendasi yang juga tengah menjadi isu aktual adalah pada bidang teknologi transportasi, yakni dalam pembangunan sarana kereta api dan logistik nasional. Rekomendasi bidang transportasi menghasilkan tiga poin yaitu, kebijakan konektivitas dan logistik nasional, kebijakan pengembangan dan inovasi teknologi perkeretaapian dan transportasi perkotaan,” tutur Kepala BPPT di saat membaca rekomendasi bidang teknologi transportasi.

Disebut Unggul, mengenai kebijakan konektivitas dan logistik nasional, yakni mencakup pengalihan beban transportasi darat ke transportasi laut dengan target menjadi 20 persen pada 2030. Untuk kebijakan pengembangan perkeretaapian mendorong agar peningkatan kapasitas dan kecepatan kereta api Jakarta-Surabaya sebagai angkutan barang untuk mengurangi beban jalan raya.

Di tempat yang sama, Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa (TIRBR) BPPT, Wahyu W Pandoe, menyampaikan, rekomendasi KTN adalah pengalihan moda transportasi ke kereta api karena beban jalan darat sudah tinggi.

BPPT, imbuhnya, tengah melakukan prastudi kelayakan kereta api semicepat Jakarta-Surabaya, yang juga menjadi program nasional.

Kemudian untuk transportasi perkotaan KTN merekomendasi untuk menata dan mengatasi kemacetan lalu lintas di perkotaan, dengan meningkatkan angkutan umum pada 2025 sebesar 30 persen.

"Termasuk penerapan teknologi Intelligent Transportasi System (ITS) untuk manajemen lalu lintas dalam mengurangi kepadatan lalu lintas," kata Wahyu.

Butuh Dukungan

Lebih lanjut disampaikan Hammam bahwa kongres yang diselenggarakan sebagai rangkaian acara Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas), dan peringatan HUT ke-39 BPPT yang jatuh pada 21 Agustus.

Ini menyasar pemangku kepentingan untuk memberikan dukungan kebijakan, khususnya mengenai sinergi antarinstitusi.

"Dukungan kebijakan dan sinergi sangat penting agar hasil inovasi, layanan teknologi, dan rekomendasi teknologi dapat dimanfaatkan khususnya oleh industri lokal agar daya saing Indonesia terus meningkat," papar Hammam.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi VII DPR, Gus Irawan Pasaribu, dalam penutupan KTN 2017 ini mengungkapkan, peran BPPT dalam pertumbuhan ekonomi sangat signifikan.

"Semua sepakat bahwa teknologi dan inovasi penting untuk memajukan dan memandirikan bangsa. Untuk itu komitmen dewan terhadap peningkatan anggaran riset dan pengembangan sangat kuat,” jelas Gus Irawan.

Ia berpendapat rekomendasi yang diberikan BPPT dari hasil kongres baik, namun realisasi atau penerapan rekomendasi juga sangat penting dilakukan Pemerintah.

Salah satu cara menjalankan rekomendasi tersebut tentu dengan meningkatkan anggaran untuk riset dan pengembangan. Ia pun menegaskan bahwa pihaknya akan mengajak pemangku kepentingan terkait untuk menjalankan dan menindaklanjuti rekomendasi KTN agar dapat menjawab kebutuhan dan permasalahan saat ini.

“Kita kawal tindak lanjut dari rekomendasi ini. Terkait anggaran mitra kami di Komisi VII kita dorong anggaran risetnya lebih besar. Inovasi yang dilakukan BPPT perlu didorong," kata Gus Irawan. (H-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya