Pengelolaan APBD Perlu Diperbaiki

MESKI pertumbuhan ekonomi relatif stabil, Indonesia masih menghadapi masalah ketimpangan yang belum terselesaikan. Salah satu penyebabnya ialah buruknya pengelolaan anggaran di setiap daerah.

"Hal ini bukan karena berapa jumlah dana yang ditransfer ke daerah, melainkan quality of spending yang masih buruk, belum mampu mengelola APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah)," ujar Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung (Unila) sekaligus Dewan Komisioner dan Ekonom Senior Indef, Bustanul Arifin, dalam peluncuran buku dan diskusi dengan tema Menuju ketangguhan ekonomi di Gedung Bursa Efek Indonesia, kemarin (Selasa, 4/4).

Dia melihat ketimpangan pendapatan meningkat sejak otonomi daerah diberlakukan pada 1999. Padahal, pembangunan pertanian di daerah dipercaya bisa mengurangi ketimpangan. Namun, dominasi sektor non-tradeable termasuk keuangan berkontribusi terhadap ketimpangan tersebut. Di sisi lain, kinerja sektor tradeable terutama pertanian dan industri manufaktur tidak berjalan baik.

Lebih jauh Bustanul menyatakan kapabilitas pemerintah daerah yang masih rendah dalam mengelola keuangan mengakibatkan ketimpangan dan stabilitas ekonomi yang bervariasi antarwilayah.

Tercatat selama periode 2011-2016, sebanyak 44% provinsi mengalami pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, seperti DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sisi lain, 24% provinsi tumbuh di bawah rata-rata pertumbuhan nasional.

Program reformasi agraria yang digagas pemerintah, yang salah satunya bertujuan mengatasi ketimpangan, menurut Bustanul, tidak akan berhasil bila hanya jadi ajang bagi-bagi lahan tanpa disertai reformasi akses agar pemberdayaan dan bantuan langsung tepat sasaran ke petani kecil.

"Kalau hanya bagi-bagi lahan, tanpa memberi akses informasi dan teknologi, justru hanya menambah elite lokal. Kebijakan subsidi pemerintah tidak efektif sebab hanya dinikmati petani kaya. Dari 65%, hanya 3% petani miskin yang menerima subsidi pupuk dan 1% petani terkaya menikmati 70% subsidi pupuk," ungkapnya.

Diversifikasi pertumbuhan
Arif Budimanta, Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), berpendapat persoalan ketimpangan yang terjadi selama ini akibat daerah dibiarkan bergerak sendiri. Oleh karena itu, dia berpandangan, perhatian kepada daerah menjadi begitu penting sehingga ke depan ketergantungan transfer daerah berkurang.

Menurut Arif, daerah harus mampu mendiversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi mereka. Dia mencontohkan Aceh yang mendapat dana transfer daerah sebesar Rp12,5 triliun dengan penduduk 2,5 juta, tapi pertumbuhan ekonominya malah kontraksi di 2015 karena bergantung pada belanja pemerintah dan konsumsi.

Sementara itu Kalimantan Tengah dengan jumlah penduduk sama dan APBD hanya Rp4 triliun, bisa tumbuh di atas nasional. "Ini terjadi karena diversifikasi sumber pertumbuhan dari banyak sektor," tukas Arif. (E-2)