Pertanian Dikelola secara Korporat

PEMERINTAH mendorong penerapan pengelolaan pertanian secara korporat (corporate farming) untuk membantu peningkatan produktivitas pangan dan kesejahteraan para petani.

Selama ini komoditas pangan diproduksi para petani secara terpecah-pecah dengan luas lahan yang kecil sehingga produksi pangan tersebut tidak bisa dikelola untuk lebih produktif.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Semarang, kemarin, mengatakan apabila reforma agraria telah diberlakukan, pemerintah akan mendorong lebih jauh pengembangan upaya dalam menghasilkan pangan secara cluster.

Tiap desa akan mengembangkan komoditas unggulan.

"Pada waktu itu, sebenarnya bisa diwujudkan upaya produksi pangan. Kalau istilah presiden, itu mengorporasikan koperasi, mengorporasikan usaha rakyat," katanya.

Melalui corporate farming, menurut Gubernur BI Agus Martowardojo, posisi petani akan lebih kuat, khususnya dalam mendapatkan pembiayaan dari perbankan.

Pengelolaan lahan pertanian yang dikelola secara profesional dan korporat akan membuat profil risiko petani bagi bank menjadi lebih baik.

Agus berharap para petani dapat bekerja sama dalam membentuk suatu kontrak bersama antara petani, manajemen korporasi, mekanisasi pertanian, pembiayaan, pemasaran, dan pengolahan pascapanen.

"Jadi, lingkup corporate farming, ya enam itu. Mereka bekerja sama dapat hamparan, misalnya, 50 hektare, kemudian dikerjasamakan dalam BUMP (badan usaha milik petani). Pembiayaan dari bank juga akan jadi lebih mudah karena skalanya korporasi," ujar Agus.

Kemarin, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia menggelar rapat koordinasi soal reformasi kebijakan pangan di Semarang.

Rapat koordinasi dihadiri anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, Menteri Perdagangan, pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertanian.

Juga hadir Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Sulawesi Selatan, dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

Hasil rapat koordinasi itu menyepakati reformasi kebijakan pangan diarahkan untuk mengatasi lima tantangan utama.

Pertama, aspek peningkatan produksi dan pasokan khususnya terkait dengan luas lahan, produktivitas, ketersediaan data, insentif bagi petani, dan kebijakan impor.

Kedua, aspek pemenuhan infrastruktur penunjang pertanian, terutama terkait dengan pengairan.

Ketiga, aspek akses pembiayaan karena masih lemahnya faktor kelembagaan petani.

Keempat, aspek distribusi, logistik, dan tata niaga pangan.

Terakhir, aspek efisiensi struktur pasar karena masih panjangnya rantai perdagangan komoditas pangan.

Penajaman KUR

Pada kesempatan itu, Darmin juga mengungkapkan kredit usaha rakyat (KUR) akan diarahkan ke sektor produksi, seperti pertanian.

Tahun lalu, 78% realisasi KUR lebih diarahkan ke sektor perdagangan, dengan 22% ke sektor produksi.

"Jumlah penyaluran KUR ke sektor produksi akan dinaikan menjadi 40% pada tahun ini."

Sementara itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita berpendapat di masa mendatang perlu ada undang-undang soal harga acuan produk pangan.

Dengan demikian, distributor bisa dipaksa untuk memenuhi harga acuan yang diterapkan.

Dalam jumpa pers tersebut, ketiganya juga sepakat bahwa inflasi pada komoditas pertanian pada tahun ini jangan sampai melebihi angka 4%-5%.

Dengan demikian, angka inflasi nasional juga tidak akan melebihi 5%. (Ant/E-1)