Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KEMENTERIAN Koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) tengah memprioritaskan pembiayaan usaha KUMKM di sejumlah daerah Kepulauan, dan terluar. Harapannya, dengan penyaluran dana bergulir itu mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, sekaligus meminimalisasi kesenjangan sosial masyarakat di Indonesia.
Direktur Utama LPDB Kemas Danial mengakui, daerah Kepulauan dan terluar mengalami perlambatan ekonomi,serta kesenjangan sosial yang cukup tinggi. Dengan penyaluran dana bergulir ke Daerah, hal itu diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, daya saing ekonomi rakyat, penyerapan tenaga kerja, penumbuhan wirausaha baru, menciptakan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.
“Inilah salah satu tugas kami mengimplementasikan Nawacita yang diusung Presiden Jokowi. Terutama kepada Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) untuk memprioritaskan daerah-daerah Kepulauan. Apakah di Bangka Belitung, Kepulauan Riau, atau Kalimantan Utara,” kata Kemas usai menggelar MoU dengan SOKSI dan PT Bidakari Insurance, di Kantor LPDB Jakarta, Rabu (15/3).
Dalam kesempatan itu, Kemas berharap, kehadiran SOKSI mampu menjembatani penyaluran dana bergulir itu ke sejumlah daerah. Sehingga, mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meminimalisir kesenjangan sosial masyarakat di Indonesia. “Hal ini juga bagian dari tugas SOKSI untuk menyalurkan modal kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Kemas mengungkapkan, untuk 2017, LPDB diamanatkan menyalurkan dana pinjaman lunak sebesar Rp1,5 triliun. Dengan menggandeng SOKSI dan PT Berdikari Insurance, ia berharap penyaluran dana tersebut bisa berjalan baik.
Namun begitu, Kemas mewanti-wanti kepada SOKSI agar memberikan dana itu kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan. Jangan sampai, penyalurannya asal asalan. "Sebab, dana ini merupakan dana APBN dan bukan dana hibah. Janganlah kita dipertemukan oleh penegak hukum gara-gara penyalurannya yang tidak tepat sasaran. Jadi, dana ini jangan disalahgunakan," tegasnya.
Kemas menjelaskan, dana yang digulirkan LPDB itu merupakan dana pinjaman lunak yang ditujukan untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat di Indonesia. Untuk sektor rill saja, bunganya hanya 2,5% per tahunnya.
“Kalau dibagi 12, hanya 0,2% per bulannya. Jadi, tidak ada lagi lembaga keuangan yang memberikan bunga sekecil ini kepada masyarakat,” cetusnya.
Ketua Umum SOKSI Ali Wongso berjanji menyalurkan dana pinjaman itu secara selektif dan tepat sasaran, terutama daerah-daerah yang terluar. Semua daerah kepulauan dan terluar memiliki perlambatan ekonomi. Namun begitu, kata Ali, daerah yang dekat dengan Ibu Kota masih banyak yang membutuhkan uluran tangan dari LPDB. “Masih ada warga DKI Jakarta yang berada di bawah garis kemiskinan,” katanya.
Ali juga memastikan untuk penguatan manajemen, teknologi, dan market, agar dana bergulir LPDB tidak disalahgunakan. Dalam waktu dekat ini, SOKSI bakal membentuk gugus tugas khusus menerjemahkan dan mengimplementasikan MoU yang ditantanganinya bersama LPDB dan PT Berdikari Insurance. “Kami sepakat, jangan sampai dana bergulir itu tidak boleh disalahgunakan,” tegasnya. (OL-5)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved