Kalla: Perundingan Freeport Harus Jamin Kepentingan Nasional

WAKIL Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemerintah akan mengedepankan sejumlah hal untuk mengakomodasi kepentingan nasional dalam perundingan dengan PT Freeport Indonesia (PTFI).

Salah satunya ialah pendapatan pajak yang lebih tinggi dari kontribusi PTFI saat ini, memperluas lapangan kerja nasional, juga pemakaian komponen dalam negeri lebih banyak dari saat ini.

"Kita ingin porsi kepentingan nasionalnya, manfaat Freeport dan investasi apa ke Indonesia lebih besar untuk kepentingan nasional. Sebenarnya 2015 sudah dirundingkan. Ini melanjutkan perundingan yang 2015 itu. Mudah mudahan bisa selesai. Tidak ada masalah yang rumit benar sebenarnya, tinggal waktu saja," ujarnya di Istana Wapres Jakarta, Jumat (24/2).

Untuk menyelesaikan polemik terkait keberlanjutan usaha PTFI, Kalla menekankan pemerintah mengutamakan perundingan dengan perusahaan asal AS itu ketimbang melalui langkah arbitrase. Alasannya, pemerintah tidak ingin iklim investasi di Indonesia terganggu persoalan ini.

Menurutnya, perundingan masih pada perdebatan meneruskan kontrak karya (KK) atau mengubahnya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Kedua aturan itu memiliki prinsip-prinsip yang berbeda.

"Artinya ada dua pilihannya, meneruskan KK atau merubahnya menjadi IUPK. Ini kan ada perbedaan prinsip pokok, yang nanti akan disesuaikan," tandasnya. (X-12)