Harus Ada Jalan Tengah Antara Pemerintah dan Freeport

KETUA Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia menekankan harus ada kesepakatan jalan tengah atau win-win solution antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia sebagai solusi dari kebuntuan negosiasi saat ini.

"Sekarang kan negosiasi masih buntu dan ini bukan salah pemerintah karena pemerintah menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara," ujar Bahlil.

Situasi saat ini ketika Freeport Indonesia masih juga belum memenuhi kesepakatan untuk membangun smelter, tutur Bahlil, adalah sebuah wanprestasi yang sangat disayangkan.

"Dalam hal ini, kita mendukung pemerintah. Tetapi pemerintah juga harus membuat jalan keluar yang bijaksana agar saling menguntungkan. Jangan perusahaan ambil untung terlalu banyak sementara hasil ke negara sedikit," tegas pengusaha asal Papua itu.

Terkait arbitrase yang mungkin dilakukan Freeport, ia mengatakan itu sudah menjadi bagian yang harus dilewati oleh pemerintah.

"Pemerintah harus siap kalau memang untuk mempertahankan undang-undang. Pemerintah harus siap menerima yang akan terjadi jika satu pihak tidak puas dengan pilihan kita," terangnya.

Ia menambahkan pemerintah tidak perlu takut dengan ancaman pemutusan hubungan kerja yang juga mungkin akan dilakukan Freeport.

"Ancaman itu ya biasa saja. Pengusaha itu ada dua. Ada yang cinta negara, ada yang tidak cinta negara. Intinya jangan sampai negara lain mendikte negara kita," tandas Bahlil. (X-12)