Pemerintah Harus Mampu Redam Arogansi PT Freeport

PEMERINTAH pusat diharapkan mampu meredam kehendak PT Freeport Indonesia yang dinilai arogan dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia agar tetap mengikuti aturan pertambangan di Indonesia.

Harapan dan penegasan tersebut dikemukakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta, Senin (20/2). "Saya berharap, Presiden melalui Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignatius Jonan tidak kalah dan mengalah dengan arogansi PT FI kali Ini. Publik pasti mendukung penuh upaya mengembalikan Sumber Daya Alam Indonesia sepenuhnya untuk kepentingan rakyat Indonesia," kata Dahnil.

Melalui keterangan tertulis tersebut, ia mengatakan bahwa sikap Arogansi PT Freeport Indonesia terkait dengan penolakan mereka terhadap Perubahan dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), sangat disesalkan.

Menurut dia, pemerintah akan selalu kalah terkait dengan kontrak karya dengan Freeport, bahkan upaya hilirisasi sesuai UU Minerba 4/2009 diundangkan, banyak pemegang Kontrak Karya termasuk PT Freeport belum melaksanakannya, dan prilaku korporasi seperti Ini telah mengabaikan UU yang berlaku di Indonesia.

Ia menilai, Menteri ESDM Ignatius Jonan melakukan langkah yang tepat bila ingin menghentikan arogansi PT FI dan tentu itu akan menjadi legacy (warisan) positif buat masa depan Pengolahan SDA Indonesia.
"Jadi, pemerintah harus tunjukkan bahwa kita adalah negera berdaulat, dan upaya hilirisasi terhadap pengelolaan SDA harus betul-betul dilakukan, bila pun tidak dieksplorasi saat ini, di masa yang akan datang akan sangat bermamfaat bagi generasi selanjutnya," katanya.

Dia berharap pemerintah melalui Menteri ESDM menghentikan perspektif ekonomi 'Myiopic' alias rabun jauh yang gemar mengeksploitasi lupa kebutuhan masa depan, dan langkah pertama sudah tepat.(OL-4)