Skema Pendanaan Awal untuk Percepat Proyek

UNTUK memastikan proyek-proyek infrastruktur dapat dimulai sejak awal tahun depan, pemerintah menyiapkan skema pendanaan awal atau prefunding dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan penyiapan skema prefunding tersebut untuk mencegah penumpukan belanja pada kuartal keempat semester kedua karena terlambatnya eksekusi anggaran.

"Proyek yang dimulai Januari 2016 dapat dibiayai melalui skema ini. Sudah ada empat kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian ESDM yang mendesak untuk mendapat (prefunding). Presiden sudah memberikan arahan, empat kementerian tersebut diminta lebih cepat karena proyek infrastrukturnya relatif banyak," kata Bambang dalam konferensi pers APBN 2016 di Kementerian Keuangan, kemarin.

Menurut Bambang, jumlah prefunding yang tersedia untuk membayar uang muka proyek sebesar 20%-30% dari total nilai proyek.

"Nilai yang cukup besar ini tidak dapat dipenuhi di awal tahun jika hanya mengandalkan penerimaan pajak. Bagaimana dengan proyek yang sudah ditanda tangan di awal atau pertengahan bulan? Kami mau menjaga mismatch sehingga proyek yang selama ini tertunda bisa dipercepat," ujar Bambang.

Penyerapan anggaran, lanjut Bambang, memang terkesan dikebut di penghujung tahun. Hingga 1 November 2015, belanja pemerintah sudah terserap 70% dari total pagu belanja sebesar Rp1.390 triliun.

"Saya optimistis penyerapan anggaran dapat mencapai 92%-94% pada akhir tahun. Kalau belanja modal 80%-85%. Jadi, dengan memperbaiki kualitas penyerapan mudah-mudahan (pertumbuhan ekonomi) lebih baik jika dibandingkan dengan 2015," ungkap Bambang.

Di sisi lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla menambahkan, karena keterbatasan anggaran, pemerintah sepakat untuk menunda pagu penyertaan modal negara (PMN) dalam APBN 2016. "Ada prioritas lain yang lebih penting untuk didahulukan. Pemerintah menyadari penerimaan dan pemasukan negara dari pajak belum terlalu besar.

"Tertundanya PMN untuk beberapa BUMN tersebut, menurut Menkeu, tidak mengurangi peran BUMN untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Misalnya, BUMN sektor konstruksi seperti PT Wijaya Karya tetap merealisasikan sejumlah proyek jalan tol. Begitu juga dengan PT PLN akan melanjutkan program pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt.

Sebelumnya, pemerintah mengusulkan Wijaya Karya mendapatkan suntikan PMN sebesar Rp4 triliun dan PLN diusulkan menerima Rp10 triliun.

Perbaiki prosedur

Dalam menanggapi rencana pemerintah menyiapkan prefunding untuk proyek-proyek infrastruktur pada tahun depan, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Ina Primiana menyatakan hal tersebut bukanlah solusi tepat.

"Kalau dalam APBN ada anggaran untuk proyeknya, untuk apa prefunding? Terus dari mana dananya? Kalau dari pinjaman, tidak menyelesaikan masalah," tutur Ina.

Menurut Ina, pemerintah justru harus membenahi proses pencairan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran belanja. "Selain itu, pemerintah juga harus memperbaiki prosedur dan proses pencairan dana. Prefunding tidak menjawab masalah. Percepat saja jadwal pengisian daftar isian penggunaan anggaran (DIPA) agar seluruh proyek infrastruktur bisa mulai pada di awal tahun depan." (Fat/Mus/Ant/X-4)