Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PERCEPATAN pengembangan wilayah Surabaya-Madura (Suramadu) dilakukan melalui integrasi pengembangan kawasan/cluster pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan sumber daya manusia (SDM) dalam kerangka pengembangan wilayah. Namun, dalam perjalanannya, ada beberapa persoalan dalam pengembangan wilayah Suramadu yang perlu mendapat perhatian khusus pemerintah.
“Hal pertama yang perlu perhatian khusus ialah permohonan Pemerintah Kota Surabaya agar wilayah kaki Jembatan Suramadu untuk sisi Surabaya seluas sekitar 600 ha dikeluarkan dari kewenangan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS),” ujar Menko Perekonomian Darmin Nasution seusai rapat koordinasi (rakor) pengembangan BPWS di Kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, kemarin.
Pembahasan itu merupakan tindak lanjut dari rapat terbatas bersama Presiden. Rakor memutuskan wilayah kaki Jembatan Suramadu untuk sisi Surabaya seluas kurang lebih 600 ha dikeluarkan dari lingkup area tugas BPWS.
“Sisi positif dari dikeluarkannya sisi Surabaya seluas sekitar 600 ha itu ialah kita bisa lebih fokus dalam membangun dan mengembangkan Madura,” tutur Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam kesempatan yang sama.
Basuki mengatakan Jembatan Suramadu saat ini baru menjadi ikon pariwisata, tapi belum menjadi ikon pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah Madura.
“Biasanya truk-truk besar itu, ketika turun dari jembatan, masih masuk ke jalan perkotaan,” jelasnya.
Bahkan ada wacana melepaskan pengelolaan wilayah kaki Surabaya ke swasta dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). “Ada wacana untuk di-KPBU-kan antara pemerintah dan swasta. Pemerintah dari pendekatan antropologi-nya ke Madura, sedangkan swasta untuk pengembangan keekonomiannya. Tapi yang utama ialah kita membantu pengembangan Madura,” kata Basuki.
Sementara itu,Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil meng-usulkan ke depan, BPWS juga perlu memperhatikan sisi nonekonomi. Pendekatan sosiologis atau antropologis dinilai akan lebih membantu dalam pengembangan Madura tersebut. (Adi/E-2)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved