Pasar Berharap Kepastian APBN

Mayoritas fraksi di DPR sepakat dengan postur RAPBN 2016. Hanya Fraksi Partai Gerindra yang menyatakan menolak RAPBN 2016 itu.

KEPASTIAN pengesahan APBN 2016 pada hari ini amat ditunggu berbagai kalangan, terutama pelaku pasar di dalam negeri. Mereka akan merespons positif jika DPR menyetujui Rancangan APBN 2016 menjadi APBN 2016 karena dengan begitu keberlanjutan pembangunan terus terjaga.

"Jika disetujui pada sidang paripurna besok (hari ini), itu menunjukkandisiplin institusi Indonesia, khususnya pemerintah dan DPR. Itu juga memberikan kepastian (realisasi pembangunan) 2016," kata Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo sebelum mengikuti rapat kerja Badan Anggaran DPR dengan pemerintah dan BI untuk mengambil keputusan tentang Undang-Undang APBN 2016.

Rapat kemarin merupakan hari terakhir pembahasan di tingkat I DPR, sebelum diambil keputusan pada sidang paripurna, hari ini. Agus mengatakan, jika APBN 2016 disahkan hari ini, pemerintah akan memiliki keleluasaan untuk mengoptimalisasi penggunaan belanja negara yang pada 2016 diusulkan Rp2.095 triliun.

"Tentunya ini akan berdampak pada kepercayaan pasar. Setelah anggaran disepakati, para pelaku usaha dan investor dapat memulai perencanaannya tahun depan," ujarnya.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada pasal 15 ayat (4) menyebutkan bahwa APBN harus disahkan selambat-lambatnya dua bulan sebelum tahun anggaran berjalan. Karena tahun anggaran dimulai 1 Januari, itu berarti APBN 2016 harus sudah disahkan pa-ling lambat 31 Oktober 2015. Namun, karena tanggal 31 Oktober 2015 jatuh pada hari Sabtu yang berarti hari libur, pengesahan pun dimajukan menjadi 30 Oktober 2015 atau hari ini.

Hingga tadi malam, hampir semua fraksi menyetujui postur RAPBN 2016. Hanya Fraksi Partai Gerindra yang menyatakan menolak RAPBN 2016.

Dalam rapat kemarin sejumlah fraksi yang selama ini tergabung dalam Koalisi Merah Putih keberatan de-ngan beberapa hal, yaitu penyertaan modal negara senilai Rp34 triliun yang dinilai tidak perlu, alokasi dana desa Rp47 triliun yang disebut tidak ada peningkatan, pagu anggaran Kementerian Pertahanan yang belum sesuai dengan perpres bahwa harus ada penambahan anggaran alutsista sebesar 1,5% per tahun, serta keinginan agar pencairan dana alokasi khusus (DAK) tetap melalui persetujuan DPR.

Tidak gagal

Namun, anggota Banggar Johnny G Plate mengemukakan bahwa mayoritas fraksi sudah setuju dengan rumus-an APBN 2016, termasuk soal PMN untuk BUMN. "Akhirnya mayoritas fraksi bisa menerima karena dijelaskan bahwa PMN itu demi mengangkat leverage pembiayaan BUMN, khususnya di bidang infrastruktur. Dengan begitu, infrastruktur kita lebih banyak lagi sehingga muncul multiplier effect ke rakyat kecil.

" Terkait dengan DAK, Johnny mengatakan mayoritas fraksi sepakat setiap kabupaten/kota akan mendapat DAK Rp100 miliar. Ia menyebutkan bahwa semua usulan DAK akan dilaksanakan pemerintah sama sekali tidak melibatkan DPR seperti yang pernah tercantum di Pasal 12 RUU APBN 2016. "Pasal 12 yang membolehkan adanya usulan DPR sudah hilang semua.

"Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit menilai dinamika pada pembahasan RAPBN merupakan hal biasa. Pembahasan di sidang paripurna hanya akan memunculkan opsi mene-rima atau menolak RAPBN 2016.

Wakil Ketua Banggar Said Abdullah meyakini sidang paripurna hari ini tidak akan gagal. "RAPBN kan untuk rakyat. (Nov/Kim/X-3)