Kemendag telah Mengkaji RI Gabung TPP

Bergabung dalam kemitraan dagang TPP, Indonesia semakin diminati investor karena sebaran tujuan pasar yang luas. Namun, pemerintah harus membenahi industri lokal.

KEMENTERIAN Perdagangan telah mengkaji dan menajamkan analisis terhadap manfaat dan kerugian apabila Indonesia bergabung dalam kemitraan dagang Trans-Pacific Partnership (TPP).

Hal itu dikemukakan oleh Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kemendag Tjahya Widayanti di Jakarta, kemarin.

"Kami perlu mempertajam poin-poin dalam perjanjian karena menyangkut daya saing industri nasional. Pemerintah ingin menumbuhkan industri nasional karena masih banyak yang membutuhkan bahan baku dari luar. Oleh karena itu, kami melakukan simplifikasi regulasi impor bukan membuka pintu impor sebesar-besarnya," kata Tjahya. Ketika ditanya hasil kajian dan analisis TPP tersebut, Tjahya berujar pendek, "Nanti Pak Menteri (yang menjelaskan secara rinci).

"TPP yang diprakarsai AS merupakan perjanjian kemitraan ekonomi strategis antara beberapa negara di kawasan Pasifik, seperti AS, Kanada, Australia, Jepang, Selandia Baru, Meksiko, Cile, Peru, dan negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Brunei, dan Vietnam.

Menurut Tjahya, pemerintah antusias terhadap berbagai skema perdagangan internasional. Konsekuensi dari perdagangan bebas tidak lepas dari arus produk impor. "Proteksi tetap diberikan melalui kebijakan antidumping dan safeguards. Salah satunya bea masuk dengan jangka waktu tertentu. Intinya bagaimana situasi perdagangan itu fair.

"Di sisi lain, Dubes Indonesia untuk Tiongkok dan Mongolia Soegeng Rahardjo mendesak pemerintah segera membenahi struktur industri, tidak lagi mengandalkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau komoditas apabila sudah memastikan bergabung dalam TPP.

Pemerintah sebaiknya membuat terobosan bagaimana produk yang dihasilkan industri di Tanah Air menjadi bagian dari jaringan produksi global (global value chain).

"Industri Indonesia menjadi pemasok komponen produsen raksasa seperti Apple dalam produk Iphone atau Ipad. Kendati hanya sekrup atau bantalan karet, itu lebih baik daripada sekadar ikut beberapa kerja sama integrasi ekonomi regional, tetapi hanya menjadi pasar bagi produk negara lain. Tiongkok sudah komit tidak lagi memproduksi barang tiruan mulai 2017," ujar Soegeng. Sebagai langkah pertama jelang bergulirnya TPP, lanjut Soegeng, Indonesia memanfaatkan terlebih dulu kerja sama dengan beberapa negara ASEAN yang telah tergabung dalam TPP, yakni Malaysia, Singapura, Brunei, dan Vietnam sambil membenahi struktur industri domestik.

Swastanisasi BUMN

Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menyarankan sektor industri di Indonesia harus lebih efisien agar siap bergabung dengan TPP. "Pemerintah telah mengkaji bergabung dalam TPP agar pasar Indonesia semakin luas. Bukan berarti wilayah zona ekonomi eksklusif terbuka bagi kapal asing. Dengan menjadi bagian dalam TPP, Indonesia semakin diminati investor karena sebaran tujuan pasar yang lebih luas.

"Anggota Komisi XI DPR Donny Priambodo mengkritisi wacana masuknya Indonesia dalam kemitraan TPP mengingat persyaratannya yang berat. "Ada satu prasyarat, yakni swastanisasi BUMN. Swastanisasi BUMN itu ibarat pintu masuk bagi produk negara lain secara masif. Kalau BUMN kita diswastanisasi, mereka bisa kontrol semua." (Ant/RO/X-4)