Dukung Hak Konsumen, Pemerintah Kawal Penyelesaian Proyek Meikarta

PROYEK Meikarta menerima kunjungan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, pada Selasa (22/7). Kunjungan ini menjadi tonggak penting dalam memastikan proyek Meikarta terus berjalan meskipun sebelumnya sempat mengalami berbagai kendala.

Permasalahan hukum terkait proyek ini mulai menemukan titik terang sejak ditetapkannya putusan homologasi atas permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada 18 Desember 2020. Keputusan tersebut disahkan oleh lebih dari 1.000 kreditur melalui proses pemungutan suara dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) setelah disahkan Mahkamah Agung pada 26 Juli 2021. 

Dengan putusan ini, hak-hak konsumen tetap terlindungi dan penyerahan unit dilakukan sesuai jadwal yang telah diatur dalam perjanjian homologasi.

Baca juga : Unpad akan Bangun Rusun, Menteri Maruarar Minta Rektor Penuhi Persyaratan

Meikarta secara aktif mengambil alih tanggung jawab kelanjutan proyek dan telah menginvestasikan lebih dari Rp6 triliun guna memastikan penyelesaian pembangunan.

Per Juni 2025, sebanyak 13.541 unit telah diserahterimakan kepada konsumen. Dari Juni hingga Desember 2025, direncanakan 3.000 unit tambahan yang berada di kawasan Meikarta West (D2) juga akan diserahkan. Dengan demikian, hingga akhir tahun 2025, total unit yang diserahkan mencapai 16.495 unit atau sekitar 90% dari keseluruhan unit yang telah terjual.

Pihak Meikarta menegaskan bahwa saat ini mereka tidak melakukan penjualan unit baru, baik hunian maupun SOHO. Fokus perusahaan saat ini sepenuhnya ditujukan pada pemenuhan komitmen kepada konsumen sesuai dengan ketentuan homologasi.

Baca juga : Lippo Dibidik Pemerintah untuk Program 3 Juta Rumah

Selama kunjungan tersebut, Menteri PKP juga berdialog langsung dengan para konsumen untuk mendengarkan aspirasi mereka dan memastikan pemerintah terus mengawal perlindungan hak konsumen.

"Hari ini saya sudah ke Meikarta, saya lihat cukup ramai, jalan besar. Kita mencari solusi terbaik antara pengembang dan konsumen. Pendekatan musyawarah mufakat untuk penyelesaian, sebagai menteri saya pilih jalur ini. I did it my way. Kalau ini belum memuaskan, saya minta maaf, ini yang terbaik yang bisa saya lakukan. Tetap ada progresnya, kalau ada yang pilih jalur lain, silakan. Kami berusaha seterbuka mungkin. Pak James menurut saya bapak pengusaha yang punya itikad baik. Apa yang jadi hak konsumen, bisa selesaikan," ujar Ara.

Meikarta juga menyampaikan bahwa proses serah terima unit akan terus berlangsung hingga seluruh kewajiban kepada konsumen terpenuhi sesuai ketentuan.

Sementara itu, James Riady menyampaikan apresiasinya atas perhatian pemerintah dan dukungan semua pihak.

"Hari ini istimewa, Pak Menteri datang. Terima kasih untuk kesabaran dan dukungan dari seluruh pihak. Selama ini belum selesai, manajemen tekad menyelesaikan. Tidak buat proyek yang baru. Mohon pengertian, bantuan dan dukungannya agar nilai investasi tidak negatif," ujarny. (Put/E-1)