LPDB Sasar UKM di Daerah-Daerah Tertinggal

LEMBAGA Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) menggandeng Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) sebagai salah satu mitra strategis dalam menyalurkan dana bergulir kepada para pelaku KUKM. Khususnya yang berada di daerah transmigrasi.

Direktur Utama LPDB Kemas Danial mengungkapkan, penandatangan nota kesepahaman (MoU) ini dirasa sangat tepat lantaran daerah transmigrasi memiliki banyak UKM binaan, sehingga peran dan informasi dari Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kemendes sangatlah diperlukan.

"Nantinya, Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kemendes bisa melakukan pembinaan UKM di wilayah transmigrasi dan bisa segera merekomendasikan kepada kami untuk bisa diberikan pengajuan pinjaman," ujar Kemas di Kantor LPDB, Jakarta, Senin (21/11).

Dalam acara penandatangan MoU tersebut, terlihat hadir Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kemendes Roosari Tyas Wardani, Direktur Pengembangan Usaha Transmigrasi Titi Wahyuni, Pelaksana Tugas Direktur Promosi Kemitraan Heryanto, serta para direksi LPDB-KUMKM bersama kepala divisi, dan kepala bagian di lingkungan LPDB-KUMKM.

Kemas melanjutkan, mitra strategis yang melibatkan Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi sangat diperlukan untuk menyasar pelaku KUKM yang berada di daerah-daerah tertinggal. Nantinya, LPDB akan memberikan bantuan penguatan modal bagi pelaku KUKM di daerah tersebut dengan syarat yang telah ditentukan sebelumnya oleh LPDB.

"Intinya LPDB akan memberikan bantuan modal kepada pelaku KUKM berdasarkan hasil rekomendasi dari Kemendes," tambah Kemal.

Dia berharap bentuk kerja sama ini dapat memacu dan memajukan pelaku usaha KUKM. Dengan begitu maka ekonomi di daerah tersebut otomatis akan dapat bertumbuh lebih cepat yang dapat berimbas pada menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran di daerah tersebut.

Hal ini juga sejalan dengan upaya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan meningkat menjadi 5,1% pada 2017.

"KUKM ini lah yang akan jadi ujung tombak, bukan konglomerat. KUKM akan jadi tulang punggung ekonomi Indonesia ke depan," tutur Kemas.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kemendes Roosari mengungkapkan, para pelaku UKM di daerah transmigrasi memiliki semangat yang besar. Namun, tidak sedikit dari mereka yang belum mendapat dukungan penguatan modal dari Pemerintah Pusat.

Dia pun menganggap kerja sama dengan LPDB dapat menjadi solusi yang tepat untuk memajukan KUKM di daerah-daerah transmigrasi.

"Apalagi bunga kredit bank sangat tinggi sehingga sulit dijangkau oleh pelaku UKM. Semoga dari kerja sama ini bisa memberikan manfaat untuk peningkatan ekonomi di kawasan transmigrasi," jelas Roosari.

Data menyebutkan setidaknya terdapat 621 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Dari 621 kawasan transmigrasi tersebut, 241 di antaranya masih memerlukan bantuan dan perhatian dari pemerintah karena pengembangan ekonominya yang melambat.

Sedangkan 104 daerah transmigrasi sudah berhasil menjadi daerah kabupaten sendiri, diikuti juga dengan 2 daerah yang telah menjadi ibu kota provinsi yakni Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dan Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara.

Roosari menegaskan, potensi UKM di kawasan transmigrasi sangat besar, tetapi UKM-UKM tersebut terbentur dengan modal dan sumber daya manusia yang terbatas. Karena itu, selain modal penting kiranya perlu melakukan pelatihan guna peningkatan kapasitas SDM.

"Kapasitas SDM-nya belum merata maka perlu bagaimana mengambangkan tata kelola khususnya pendanaan harus dipertanggungjawabkan secara baik sehingga perlu ada penigkatan pelatihan," jelasnya. (OL-4)