Polri Bidik Penebar Isu Rush Money

MASYARAKAT diminta tidak terhasut oleh isu akan adanya aksi penarikan uang secara massal atau rush money pada 25 November 2016.

Kepolisian pun tengah membidik penebar isu yang diyakini sengaja dirancang untuk menimbulkan kepanikan tersebut.

"Ini info yang akan mengganggu perekonomian negara dengan sengaja menimbulkan kepanikan dan kecemasan dalam masyarakat. Jadi info itu hoax dan jangan diikuti," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, di sela tablig akbar di Kwitang, Jakarta Pusat, Minggu (20/11).

Masyarakat pun diminta untuk mempercayai aparat keamanan.

"Percaya kepada kami (kepolisian), (yang punya) tabungan tidak perlu ikuti rush money itu," ujarnya.

Pihaknya pun terus mengusut penyebar informasi tersebut dan akan menjerat mereka dengan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Yang jelas satu per satu akan diungkap siapa tersangkanya, penyebar kebohongan dan kebencian kepada pemerintah," ujarnya.

Ekonom Perbanas Sigit Pramono menilai hal itu sebagai seruan ngawur yang provokatif.

"Saya yakin masyarakat cerdas tidak mempercayai itu. Mestinya ditangkap orang yang menganjurkan rush money itu," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut nya sebagai hasutan yang berbahaya.

"Keinginan untuk mengekspresikan pandangan politik silakan lakukan dengan cara-cara politik. Namun, kalau ekspresi dilakukan dengan sabotase atau melukai diri sendiri, yang terkena dampak itu masyarakat," keluh Sri.

Menurutnya, masyarakat sangat berkepentingan untuk memiliki ekonomi yang stabil.

"Jika terjadi rush money, yang paling pertama terkena dampaknya ialah masyarakat kelas menengah ke bawah."

Likuiditas terjaga

Hal senada diungkapkan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad yang menyebut hal itu sekadar isu.

"Mau ditaruh di mana uang itu, di bawah bantal? Atau di tempat lain yang return-nya lebih rendah. Saya optimistis enggak akan terjadi karena tidak ada alasan untuk itu."

Jaminan fundamental perekonomian nasional dalam tahap yang aman juga disampaikan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo.

"Likuiditas kita terjaga, posisi dana perbankan di bank sentral (saat ini) di Rp320 triliun. Itu pun masih akan mendapat asupan dari repatriasi tax amnesty, memperkecil alasan masyarakat untuk takut menyimpan uang di bank," paparnya.

Kepala ekonom BCA David Sumual menyebut secara keseluruhan kondisi perbankan nasional sangat baik, dengan rasio kecukupan modal (CAR) terbaik di antara negara berkembang.

"Dari regulator dan pemerintah pun saya rasa sudah ada langkah antisipasi," tandasnya. (Arv/Mal/Fat/E-3)