Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PRESIDEN Prabowo Subianto memerintahkan negara melakukan penghematan belanja sebesar Rp306,695 triliun. Penghematan itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp256,10 triliun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp50,595 triliun.
Perintah itu dituangkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diteken pada Rabu 22 Januari 2025.
“Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306,695 triliun terdiri atas anggaran belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp256,10 triliun. Transfer ke Daerah sebesar Rp50,595 triliun,” demikian petikan Inpers tersebut seperti dikutip pada Kamis (23/1).
Inpres tersebut juga menginstruksikan agar menteri maupun pimpinan lembaga untuk mengidentifikasi rencana efisiensi belanja sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Identifikasi itu meliputi belanja operasional dan non operasional, setidaknya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.
Efisiensi tak dapat dilakukan jika penghematan bersumber dari belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. Sementara opsi lain yang dapat dilakukan efisiensi namun tidak prioritas ialah anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah; rupiah murni pendamping; anggaran dari PNBP BLU; dan anggaran yang bersumber dari SBSN.
Setelah melakukan identifikasi, maka pemerintah harus menyampaikan hasilnya kepada mitra komisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan. Jika persetujuan didapat, maka masing-masing Kementerian/Lembaga menyampaikan usulan revisi anggaran berupa blokir anggaran kepada Menteri Keuangan paling lambat pada 14 Februari 2025.
Inpers tersebut juga meminta kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion. Lalu mengurangi belanja perjalanan dinas 50%; membatasi belanja honorarium; mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output terukur.
Kemudian memfokuskan alokasi anggaran belanja pada targeti kinerja pelayanan publik sert tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya; selektif memberikan hibah; dan melakukan penyesuaian APBD 2025 yang bersumber dati TKD. (H-3)
Presiden Prabowo anugerahkan Bintang Mahaputera Utama kepada ratusan tokoh, termasuk Teddy Indra Wijaya, Prasetyo Hadi, hingga AHY.
PRESIDEN Prabowo Subianto melantik enam orang sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) dan dua orang wakil tetap RI. Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8).
Padahal, kata dia, penindakan hukum yang dilakukan KPK penting untuk memperbaiki instansi yang sebelumnya dipimpin Noel.
Teddy menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai arah pembangunan bangsa ke depan.
Adapun 100 Sekolah Rakyat sudah beroperasi dan bulan depan ditargetkan 165 Sekolah Rakyat dapat direalisasikan.
Hibnu Nugroho menyayangkan banyaknya terpidana kasus korupsi yang menerima remisi pada momentum HUT Ke-80 RI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved