Percepat Realisasi Paket Ekonomi

PAKET kebijakan stimulus ekonomi tidak serta-merta mengentaskan Indonesia dari krisis ekonomi. Meski banyak kalangan menyadari efektivitas kebijakan yang dikenal sebagai Paket September 1 itu bersifat jangka panjang, pemerintah tetap harus bergerak cepat untuk merealisasikannya.

Dalam paket stimulus tahap pertama itu, pemerintah akan menderegulasi 134 peraturan yang dipandang mengganjal percepatan pemulihan ekonomi Tanah Air (lihat tabel).

Aturan yang diperbaiki di antaranya terkait dengan fasilitas investasi, penyederhanaan izin impor bahan baku, dan pengurangan pemeriksaan fisik bahan baku impor dan produk ekspor.

Ada pula kebijakan untuk memperlancar distribusi melalui pembangunan pusat logistik berikat, menarik investasi melalui pengembangan kawasan industri, dan meningkatkan ekspor melalui fasilitas trade financing.

Dengan melihat rumitnya masalah yang akan dibenahi pemerintah itu, ekonom dari Universitas Atma Jaya Agustinus Prasetyantoko menaruh harapan pada sigapnya pemerintah untuk segera merealisasikan Paket September 1.

"Itu semua enggak delivered sekarang, tapi sangat bergantung pada seberapa cepat itu di-follow up oleh kementerian terkait. Termasuk untuk yang sektoral. Kalau tidak, itu nggak bakal punya impact untuk akselerasi," ujarnya, kemarin.

Pun demikian Senior Economist of Standard Chartered Bank Eric Sugandi mengharapkan kehati-hatian pemerintah dalam membuat statement (pernyataan), selain upaya menjaga volatilitas nilai tukar rupiah.

Ketika menanggapi desakan itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla berjanji mengawal pelaksanaan Paket September 1.

Menurutnya, pemerintah menyadari hal tersebut krusial dalam upaya menjaga perekonomian nasional di tengah perlambatan ekonomi global.

"Presiden Jokowi minta bagaimana saya harus menjaga pelaksanaannya karena kan baru rencana. Jadi, pelaksanaannya dijaga. Kan yang paling penting pelaksanaannya," ujar JK di rumah dinas, Jakarta, kemarin.

Merespons paket kebijakan itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said pun mengungkapkan pihaknya sedang memfinalkan kebijakan menurunkan harga gas dari lapangan gas tertentu kepada industri strategis, seperti industri pupuk, petrokimia, dan listrik.

"Jangka pendek ini potensi penerimaan negara kita relakan. Tapi penurunan ini bisa mengakselerasi sektor industri strategis lainnya," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya segera memangkas proses perizinan, seperti perizinan untuk pinjam pakai kawasan hutan. Pertimbangannya proyek strategis seperti kereta api lewat hutan.

"Perizinan ya pasti mau diringkasin dari enam bulan jadi dua bulan," ujar Siti.

Paket September 2

Menyusul Paket September 1, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan pada akhir bulan ini, pemerintah segera merilis paket September 2.

"Saya belum bisa jelaskan. Diumumkannya kan nanti akhir bulan," cetusnya di Jakarta, kemarin.

Darmin sedikit mengungkapkan percepatan proyek strategi nasional akan menjadi bagian dari paket September 2.

Pemerintah berencana menyederhanakan perizinan dan membuat pengurusan izin bisa paralel.

(Wib/Arv/Ire/Jes/Dro/X-10)