Ke Jokowi, Gayus Usulkan Reformasi MA

HAKIM Agung Gayus Lumbuun memberikan sejumlah masukan terkait pembenahan Mahkamah Agung kepada Presiden Joko Widodo dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (11/10).

Menurut Gayus, untuk jangka panjang, dibutuhkan cetak biru untuk mereformasi MA secara menyeluruh. Apalagi, kata dia, Presiden melihat masih ada praktik mafia hukum di tubuh badan peradilan itu.

"Kalau jangka panjang butuh blue print MA, visi misi MA itu semua dibahas dan itu semua diatur. Menyatukan visi mengenai independensi pengadilan. Ini tidak independen, banyak pelanggaran sehingga perlu ditangani," tandasnya seusai pertemuan sekitar 90 menit itu.

Menurut Gayus, untuk mengembalikan kepercayaan publik, ia menyarankan segera evaluasi seluruh pimpinan di jajaran peradilan dari tingkat pengadilan pertama, tingkat banding sampai Mahkamah Agung. Pemimpin yang baik dipertahankan dan yang buruk diganti.

"Sebagai contoh, saat ini dari 10 pimpinan di MA ada beberapa orang hakim agung karier yang tidak memenuhi syarat peraturan perundang undangan, seperti syarat hakim agung harus pernah berpengalaman 3 tahun sebagai hakim tinggi. Yang saya temukan ada 5 hakim agung yang cuma setahun, bahkan ada yang belum pernah sama sekali," tandasnya.

Presiden, sambung Gayus, merasa heran mengapa MA bisa kecolongan dan menerabas aturan UU. Ia lantas memberi masukan bahwa Presiden memiliki kekuasaan untuk mencabut Keppres pengangkatan hakim agung yang tidak memenuhi syarat.

"Presiden ketika menetapkan seseorang menjadi hakim agung ada klausul di bawahnya, ada hal yang menyimpang dari persyaratan maka SK itu akan dipertimbangkan kembali. Itu biasa," tandasnya.

Gayus menyebut usulan-usulannya itu dipertimbangkan Presiden sebagai bagian dari paket reformasi hukum. (X-12)