Wika belum Terima Penugasan Kereta Cepat

PT Wijaya Karya (persero) Tbk (Wika) mengaku belum menerima penugasan resmi dari pemerintah untuk menjadi ketua konsorsium proyek kereta menengah cepat. Perusahaan terbuka itu belum melakukan persiapan apa pun terkait proyek tersebut.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Perusahaan PT Wika Suradi kepada Media Indonesia, kemarin. Suradi mengatakan pihaknya masih akan menunggu penunjukan resmi secara tertulis dari menteri badan usaha milik negara (BUMN) terlebih dahulu. Selain itu, PT Wika juga meminta legalitas penunjukan langsung dari pemerintah berupa keputusan presiden. "Manajemen belum menerima secara tertulis dan bagaimana bentuk konsorsiumnya," ucap Suradi.

Meski Presiden Joko Widodo telah menolak proposal proyek kereta cepat dari Tiongkok dan Jepang, Menteri BUMN Rini Sumarno menegaskan pemerintah bertekad membangun proyek kereta cepat atau menengah cepat Jakarta-Bandung. Proyek tersebut kelak menjadi bisnis murni dari konsorsium BUMN dan investor pemenang tender (Media Indonesia, 5/9).

Rini menyebut empat BUMN itu, yaitu PT Kereta Api Indonesia (KAI persero), PT Perkebunan Nasional VIII (persero), PT Wijaya Karya (persero) Tbk, dan PT Jasa Marga (persero) Tbk. Konsorsium itu akan dipimpin oleh PT Wika.

Menurut Suradi, pihaknya baru bisa bekerja bila legalitas dari pemerintah dipegang olehnya. Alasannya, perusahaan tersebut merupakan perusahaan terbuka, yang 34,95% sahamnya dimiliki oleh publik.

"Setiap penugasan pasti akan kita laksanakan. Namun, tidak lupa kita harus melakukan kajian karena kita Tbk yang orientasinya profit. Apa pun kajiannya, tetap kita melindungi kepentingan minoritas.

"Sebaliknya, PT KAI mengaku sudah ditugasi menjadi operator kereta cepat rute Jakarta-Bandung sepanjang 180 km. Direktur Komersial KAI A Herlianto mengungkapkan perseroan telah mendapatkan penugasan dari Kementerian BUMN untuk menjadi operator kereta cepat rute Jakarta-Bandung tersebut.

"Kami (KAI) yang mengoperasikan setelah jadi," ujarnya kepada Media Indonesia di Jakarta, kemarin. Dalam penugasannya sebagai operator kereta cepat, KAI juga harus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dan sistem pemasaran moda transportasi tersebut.

Di sisi lain, Direktur Institut Studi Transportasi Darmaningtyas menegaskan, baik kereta cepat maupun menengah cepat dengan rute Jakarta-Bandung tidak dibutuhkan. Jika tetap dibangun di jalur tersebut, operasional kereta biasa di jalur yang sama dipastikan akan mati. (Jes/Bow/E-3)