Ekonomi dan Keuangan Syariah Jadi Arus Baru Ekonomi Indonesia

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, ekonomi dan keuangan syariah nasional terbukti mampu tetap tumbuh dan mendukung ketahanan ekonomi nasional.

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menuturkan capaian ini menunjukkan bahwa ekonomi dan keuangan syariah dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, berkontribusi pada perekonomian nasional, dan berpotensi besar di pasar global, serta mampu menjadi arus baru dalam perekonomian Indonesia.

Hal itu diungkapkan Ma’ruf saat memberikan pidato pada Seminar Nasional yang bertajuk “Membaca Ekonomi dan Keuangan Syariah pada Pemerintahan Baru Indonesia” di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Kampus UNDIP Tembalang Semarang, Jl. Prof. Moeljono S. Trastotenojo, Tembalang, Semarang, Rabu (11/9).

Baca juga : Wapres Tekankan 3 Pesan Strategis untuk Pelaku Bisnis Syariah

Tidak hanya itu, Ma’ruf menyampaikan kontribusi ekonomi dan keuangan syariah terhadap perekonomian nasional, telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam lima tahun terakhir.

"Kontribusi aktivitas usaha syariah terhadap PDB nasional pada Desember 2023 mencapai hampir 47 persen. Bahkan, pangsa pasar keuangan syariah saat ini telah mencapai 11,04 persen terhadap total aset keuangan nasional," paparnya.

Pada sektor dana sosial syariah, potensi besar wakaf uang yang telah terakumulasi sebesar Rp2,56 triliun. Bahkan, sambung Wapres, zakat, infak, sedekah, dan dana keagamaan sosial lainnya telah mencapai Rp32,3 triliun.

Baca juga : Wapres akan Hadiri Resepsi Pernikahan Putra KGPAA Paku Alam X

Selain dalam lingkup nasional, pada kesempatan ini Wapres juga mengapresiasi kontribusi yang telah diraih dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah di lingkup global.

"Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat global juga cukup membanggakan," ungkap Ma’ruf.

"Indonesia berhasil meraih peringkat ketiga dalam Global Islamic Economy Indicator dan Islamic Finance Development Indicator, pada tahun 2023," pungkasnya.

Baca juga : Dorong Ekonomi Syariah Daerah, Wapres Kukuhkan KDEKS di 5 Provinsi

Sementara itu, Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) memberikan perhatian serius untuk mengembangkan perekonomian syariah.

Upaya tersebut diantaranya melaui penguatan halal value chain/rantai pasok halal di wilayah Jawa Tengah, mendirikan zona Kuliner Halal Aman dan Sehat (KHAS) di beberapa daerah (Surakarta, Purwokerto, Tegal dan kawasan MAJT), pengembangan potensi pariwisata ramah muslim, penguatan keuangan syariah, penguatan UMKM sebagai penggerak utama produk halal value chain, serta menyelenggarakan Jawa Tengah Halal Vaganza yang bekerjasama dengan UNDIP, UNNES, Industri Jasa Keuangan, BI, OJK, Baznas dan stakeholder lainnya.

"Selain itu, kami bekerjasama dengan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam pemanfaatan dana wakaf dan infaq untuk pengembangan UMKM halal," ungkap Nana. (Z-8)