Setop Buat Aplikasi Baru, Instansi Pemerintah Harusnya Lakukan Integrasi   

Rata-rata Indeks Nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)  di 643 lembaga, baru tercatat 2,63 dari skala 5.0. Untuk itu, pemerintah harus terus mendorong implementasi SPBE agar tata kelola pemerintahan semakin baik, kinerja dan layanan terukur secara berkala.

Salah satu caranya adalah dengan memberlakukan kebijakan reward & punishment terkait implementasi SPBE, yang dikaitkan dengan penentuan besarnya alokasi DAK - DAU. Demikian diungkapkan Ketua Dewan Juri Top Digital Awards 2023 Achmad Benny Mutiara, yang juga Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer (APTIKOM). Puncak Acara Penghargaan Top Digital Awards 2023 dilaksanakan Senin, (4/12), di Jakarta. 

Temuan tentang Indeks Nasional SPBE itu diperoleh dalam Top Digital Awards, kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan tahunan yang diberikan kepada perusahaan dan instansi pemerintah yang dinilai berhasil mengimplementasi dan memanfaatkan teknologi digital. Penghargaan ini juga diberikan kepada vendor dan penyedia solusi yang mendukung berkembangnya pemanfaatan teknologi digital di Indonesia.

Top Digital Awards 2023 mengusung tema utama “IT Governance and Cyber Security in Innovation of Business and Services.” Setelah melewati serangkaian proses penilaian melalui riset dan wawancara penjurian yang dilakukan sejak empat bulan lalu, ditentukan peraih level Platinum yakni yang telah meraih Bintang 5 lima kali berturut turut. Di antaranya  Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, PT Bank Central Asia Tbk,  serta PT Pertamina.

Temuan lainnya, kata Achmad, terkait Cyber Security, baik lembaga pemerintah maupun swasta, lebih fokus pada antisipasi serangan dari eksternal. Sedangkan data statistik global menujukkan, bahwa sekitar 80% masalah cyber security, justru berasal dari dalam. “Pemicunya, adanya kerjasama dengan orang yang punya akses ke sistem kita, atau meretas masuk melalui pegawai kita yang budaya dan kesadaran tentang keamanan informasinya, masih rendah. Jadi, selain mengadopsi ISO 27001-2018 tentang keamanan informasi, kita perlu mengantisipasi adanya potensi serangan cyber, dari dalam.”

Selain itu, dewan juri juga menemukan fakta, kebijakan belanja TI di berbagai instansi masih bersifat project based sehingga menghasilkan aneka jenis platform atau aplikasi. “Aplikasi yang sama atau yang sudah teruji keberhasilannya, idealnya  dapat di direplikasi oleh instansi lain melalui skema kolaborasi yang hemat biaya dan hemat waktu.
Selain itu, diperlukan pula aturan pembatasan pengembangan aplikasi baru untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi yang sudah ada, sehingga lebih berdaya guna dan bermanfaat.

Istimewanya, kata Achmad, pemanfaatan teknologi digital, secara langsung dan tidak langsung, juga berkontribusi dalam hal "carbon saving." “Ini dapat dimasukan dalam laporan keberlanjutan atau sustainability report, serta  dapat diperdagangkan di bursa karbon.”
Staf Ahli Menteri Bidang  Ekonomi, Sosial dan Budaya-Kominfo R Wijaya Kusumawardhana yang membuka Top Digital Awards 2023 menyatakan kajian Google, Temasek, Bain & Company (2022) menunjukkan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 2022 tercatat sebagai yang tertinggi di Asia Tenggara, yakni sebesar USD 77 miliar, dan diperkirakan mampu mencapai USD 130 miliar pada tahun 2025. Selain itu, 40% pangsa pasar ekonomi digital Asia Tenggara berada di Indonesia. (X-8)