Hipmi Dukung Peluncuran Bursa Karbon Indonesia 

BADAN Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) meminta pemerintah segera membuat undang-undang atau regulasi tentang Pajak Karbon karena berpotensi mengurangi dampak emisi C02. 

Dalam keterangannya, Ketua Umum BPP Hipmi Akbar Himawan Buchari mengungkapkan perlu adanya sikap pemerintah terkait bahaya C02 terhadap masa depan lingkungan di Indonesia.

Terlebih, lanjut Akbar, Indonesia juga terikat dengan Perjanjian Paris yang target penurunan emisi menjadi salah satu poin penting yang perlu diperhatikan.

Baca juga: Badan Otonom F&B Hipmi Jaya Komitmen Dorong Pengembangan Industri Kuliner 

"Saat ini, tren global mengarah pada kegiatan ekonomi yang lebih hijau sehingga kebijakan soal Pajak Karbon ini penting untuk dieksekusi secepatnya," ungkap Akbar, Senin (25/9).

Akbar juga menambahkan, ke depan, perlu adanya perbaikan teknologi dan sumber daya manusia sebagai penunjang implementasi dari kebijakan pemerintah terhadap masa depan lingkungan lewat regulasi yang tepat serta kompatibel.

“Saya melihat kebijakan untuk menerapkan pajak karbon dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan tetap meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan secara bersamaan dapat melestarikan lingkungan,” tuturnya.

Baca juga: Project S TikTok Ancam UMKM, HIPMI Dorong Mendag Revisi Permendag No 50 Tahun 2020

Namun, menurut Akbar, upaya penurunan emisi CO2 harus memperhatikan aspek ekonomi, sehingga penerapan pajak karbon tidak berdampak pada menurunnya kinerja perekonomian di Indonesia. Ia mencontohkan seperti yang terjadi di Swedia dan beberapa negara lainnya yang dianggap sukses.

"Penerapan pajak karbon di Swedia terbukti mampu menurunkan emisi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bersamaan dengan perusahaan-perusahaan di Swedia berlomba-lomba menciptakan teknologi yang lebih efisien sehingga pemakaian energi dapat berkurang,” pungkas Akbar. (RO/Z-1)