Pemerintah Kini Patok Indikator Kesejahteraan

DEMI menunjukkan dan mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Kementerian Keuangan menerapkan empat indikator kesejahteraan baru dalam postur anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P) 2015.

Empat indikator itu ialah tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, Gini ratio (ukuran derajat ketidakmerataan distribusi penduduk), dan indeks pembangunan manusia (IPM).

"Tahun ini ialah target pembangunan, mungkin ini hal baru dan pertama kali muncul di Undang-Undang APBN-P, empat indikator kesejahteraan dan target pembangunan," tutur Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro di Jakarta, kemarin.

Dalam APBN-P 2015 telah ditetapkan empat indikator kesejahteraan dan target pertumbuhan. Itu dimulai dari tingkat kemiskinan yang ditargetkan 10,3%, lalu tingkat pengangguran 5,6%, gini ratio 0,4, dan IPM 69,4.

Tingkat kemiskinan dijelaskan Bambang naik dari target APBN 2015 9%-10%, atau sekitar 25 juta penduduk. Tingkat pengangguran juga disepakati berada di tengah dari APBN 2015 5,5%-5,7% menjadi 5,6% di APBN-P 2015.

Bambang juga mengatakan indikator baru tersebut bentuk komitmen pemerintah baru untuk melaksanakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mengurangi kesenjangan antartingkat pendapatan dalam masyarakat, dan memperbaiki kualitas manusia Indonesia.

Hal baru lainnya dari postur APBN-P 2015 itu ialah porsi subsidi nonenergi yang lebih besar. Pada pemerintahan lalu, porsi subsidi energi selalu mendominasi anggaran.

"Saya katakan pertama kalinya subsidi nonenergi, terutama untuk pangan atau yang terkait pangan, lebih besar daripada subsidi BBM," ujar Bambang.

Sesuai dengan data Kementerian Keuangan, belanja subsidi nonenergi mencapai Rp74,3 triliun naik Rp4,3 triliun ketimbang APBN 2015. Adapun subsidi BBM, elpiji, dan bahan bakar nabati Rp64,7 triliun atau turun dari Rp276 triliun di APBN 2015.(Ire/X-10)