Program JETP Dinilai Semakin Redup

PROGRAM Just Energy Transition Partnership (JETP) yang dibanggakan sebagai hasil gemilang pertemuan G-20 di Bali pada 2022 dinilai semakin redup dan berbeda dengan kenyataan. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai banyak kenyataan yang berbeda dengan informasi dari pemerintah khususnya para menteri di kabinet.

“Saat itu dikatakan Indonesia berhasil memperoleh pembiayaan US$ 20 miliar untuk percepatan program transisi energi hijau. US$10 miliar bantuan hibah dan US$10 miliar sisanya pinjaman lunak. Kita sudah senang saat mendengar itu,” ujar LaNyalla dalam keterangan, Jumat (21/7/2023). 

Padahal, kata LaNyalla, US$20 miliar itu ternyata semua pinjaman baik itu pinjaman keras dengan bunga komersial dari sindikasi perbankan dunia dan pinjaman lunak dari negara G7 plus berikut dengan bunga. Menurut dia, yang murni bantuan hibah hanya US$160 juta atau 0,8% dari total pinjaman US$20 miliar untuk studi kelayakan investasi. Tujuannya agar bank-bank dan negara pemberi pinjaman yakin pinjaman mereka akan terbayar.

LaNyalla meminta para menteri lebih memperhatikan akurasi materi yang disampaikan ke publik jangan memberi harapan palsu ke rakyat yang masih sangat susah hidupnya. 

Ia juga meminta pemerintah serius memikirkan hambatan logistik yang memberi sumbangan lemahnya ranking Logistic Performance Index Indonesia termasuk buruknya angka ICOR (Incremental Capital Output Ratio). Indonesia menjadi negara yang tidak kompetitif dari segi cost investment. “Ini penting menjadi perhatian bagi para menteri agar Presiden Jokowi juga mendapat informasi yang valid,” pungkas LaNyalla. (RO/A-3)