Restrukturisasi SDM Garuda Harus Dilakukan dengan Cermat

RESTRUKTURISASI sumber daya manusia harus terus dilakukan oleh PT Garuda Indonesia Tbk. Ini guna mencapai rasio yang tepat, khususnya berlaku pada sumber daya manusia (SDM) atau kru.

"Namun restrukturisasi dan rasionalisasi jumlah kru, meskipun harus dilakukan, baiknya dilakukan dengan hati-hati dan cermat dengan melihat armada tipe pesawat yang kelebihan kru, yang pas, yang kekurangan, lalu dibuatkan rencana restrukturisasi yang meminimalisasi tidak hanya biaya, tetapi juga turnover/terminasi karyawan," kata Gerry di Jakarta, Kamis (27/4).

Menurut Gerry, jangan sampai karena kelebihan kru di suatu tipe pesawat atau kelebihan akibat ada tipe armada yang berhenti beroperasi, lalu sisa kru dari tipe armada tersebut dihentikan/pensiun, sebelum diketahui rencana armada ke depan. "Jangan sampai tiba-tiba jadi kekurangan dan harus meng-hire lagi. Ini salah satu hurdle utama yang dihadapi Garuda saat ini," tegasnya.

Baca juga: Penerbangan Langsung Jakarta-Tashkent Diharapkan Dongkrak Kerja Sama Ekonomi dengan Uzbekistan

Asosiasi Pilot Garuda (APG) meminta pihak manajemen bijaksana dalam mengeluarkan kebijakan terkait SDM. "Pilot ialah aset perusahaan yang penting untuk perkembangan perusahaan ke depan," kata perwakilan APG.

Sejauh ini, sebutnya, pilot yang tergabung dalam APG, menjalankan tugasnya secara profesional bahkan pada saat pandemi dan proses PKPU lalu. Pilot memberikan sumbangsih yang cukup besar guna kelangsungan perusahaan. Ini terbukti bahwa Garuda mencapai On Time Performance (OTP) peringkat satu dunia.

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Sosialisasikan Program ke Pekerja Bukan Penerima Upah

APG berharap manajemen dapat lebih baik lagi dalam perencanaan pesawat (fleet plan) ataupun penerimaan pilot, mengutilisasi pilot anak bangsa, dan menjalankan PKB dan PKP yang telah disepakati bersama antara asosiasi dan perusahaan. Dengan utilisasi pilot CRJ dan ATR pada tipe pesawat lain akan mendukung perkembangan perusahaan dalam hal penambahan rute, penerbangan umrah, dan penerbangan haji sehingga tidak menggunakan pilot asing dalam hal penerbangan haji, melainkan pilot anak bangsa.

Disebutkan bahwa pemerintah resmi menyuntikkan tambahan penyertaan modal negara (PMN) dalam modal saham Garuda Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2022 sebesar Rp7,5 triliun. Bantuan pemerintah ini untuk Garuda Indonesia dapat kembali beroperasi dengan normal setelah pandemi dan pascaroses PKPU. 

Sebelumnya, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra memastikan suntikan dana sebesar Rp7,5 triliun dari pemerintah tidak akan dipakai untuk bayar utang. "(Suntikan dana Rp7,5 triliun) tidak akan dipakai untuk bayar utang," ujar Irfan saat diwawancarai di Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (23/12/2022).

Irfan juga menegaskan bahwa suntikan tambahan PMN tersebut tidak akan dipakai untuk membayar gaji karyawan. Ia merinci bahwa suntikan dana ke dalam modal saham GIAA itu akan digunakan untuk kepentingan perancangan bisnis perusahaan. "Sekitar 60% untuk alokasi pesawat sesuai dengan business plan (rencana pengembangan bisnis), sisanya untuk modal kerja," tegas dia.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir juga sebelumnya mengatakan, utang PT Garuda Indonesia (GIAA) mengalami penurunan signifikan, 50%. Hal ini disampaikan Erick dalam rapat kerja bersana Komisi VI DPR di Jakarta, Senin (5/12/2022). "Garuda sendiri updating-nya tentu utang ini menurun signifikan, hampir 50%. Kalau kita lihat secara equity pun tadinya minus 53%, sekarang minus 1,5%. Jadi sudah menurun jauh," kata Erick. 

Erick mengungkapkan pada Juni 2022 sudah mulai menciptakan laba sebesar Rp3,8 miliar. Ia akan mendorong pertumbuhan kinerja Garuda, seperti melalui PMN. "Kalau kita lihat performance sekarang, alhamdulillah di Juni 2022 sudah mulai menciptakan laba Rp3,8 miliar," ujar mantan Presiden Inter Milan itu. (RO/Z-2)