Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Pupuk Indonesia membidik 1.000 kios komersil, yang memasarkan pupuk non subsidi dan produk-produk Pupuk Indonesia lainnya, untuk beroperasi pada 2023 di seluruh Indonesia, di mana saat ini terdapat 365 kios.
“Tahun ini kami targetkan 1.000 kios bersifat kemitraan. Tapi, kami bantu untuk kebutuhan seperti desain, kebutuhan raknya,” kata Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia Gusrizal di Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/2).
Gusrizal menyampaikan, para mitra dapat mengajukan kemitraannya kepada Pupuk Indonesia dengan sistem beli putus untuk produk-produk yang ingin dijual.
“Selama ini kami masih mengajak distributor untuk menjadi mitra. Tahun ini kami akan lebih gencar, mungkin bisa melalui website untuk pengajuan kemitraannya,” kata Gusrizal.
Menurut Gusrizal, pengajuan mitra tersebut relatif mudah, karena dapat memanfaatkan tempat atau lahan yang dimiliki masyarakat, seperti garasi atau rumah toko (ruko).
Adapun pupuk yang akan dijual adalah pupuk nonsubsidi dengan harga sekira Rp9.000 per kilogram (kg). Harga tersebut berbeda dengan pupuk subsidi yang disalurkan perseroan dengan harga Rp2.250 per kg.
Selain pupuk nonsubsidi, mitra Pupuk Indonesia juga akan menyediakan kebutuhan tanam lainnya, di antaranya pestisida, aneka jenis NPK, hingga pupuk hayati.
Gusrizal memaparkan, keberadaan kios komersil Pupuk Indonesia adalah untuk menambah pasokan pupuk, apabila pupuk bersubsidi dinilai terbatas.
Selain itu, kios komersil juga ingin memenuhi kebutuhan petani yang belum mendapatkan pasokan pupuk sesuai kebutuhan.
“Petani itu suka mengeluh, saya itu butuh pupuk. Pupuk non subsidi pun tidak masalah? Yang terpenting pasokan ada,” ujar Gusrizal.
Pupuk Indonesia juga ingin melakukan branding dengan adanya kios komersil yang ada di seluruh Indonesia, sehingga perseroan semakin dikenal masyarakat. (Ant/OL-12)
Beberapa petani mengeluhkan kelangkaan pupuk subsidi. Akibatnya mereka terpaksa harus membeli pupuk non subsidi yang harganya hingga tiga kali lipat lebih mahal dibandingkan pupuk subsidi.
KTNA Sragen lebih memilih program pupuk subsidi diganti dengan bantuan tunai langsung (BLT) ketimbang program kartu tani, yang dianggap ribet.
Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menginisiasi pertanian padi tanpa subsidi di Gorontalo.
Rachmat Gobel bekerja sama dengan PT Pupuk Kaltim dan sejumlah pihak lain menginisiasi program pertanian tanpa pupuk subsidj
PEMERINTAH melalui Kementerian Pertanian telah mengeluarkan kebijakan mengurangi kuota pupuk bersubsidi bagi petani. Kebijakan ini dirasakan petani sangat memberatkan.
PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) ketersediaan pupuk, baik subsidi dan non subsidi, aman untuk musim tanam berikutnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved