Infrastruktur masih Gagap

Tersendatnya arus mudik dan balik selama periode Lebaran tahun ini antara lain disebabkan daya infrastruktur yang tersedia belum bisa memenuhi animo para pemudik yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Hal itu diamini Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution. "Infrastruktur belum memenuhi supaya arus orang itu, pada mudik dan balik lagi, tidak macet. Belum menjawab itu. Tapi, bukan tidak bisa karena semua sudah mulai dibangun beberapa ruas, hanya belum nyambung. Orang yang optimistis akan bilang ini akan selesai," ungkapnya dalam halalbihalal di rumah dinasnya, di Jakarta, pekan lalu.

Belum siapnya infrastruktur, terutama yang terkait transportasi, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat karena warisan sejak lama, sejak zaman Orde Baru, lebih banyak pembagian konsesi ketimbang pelaksanaannya. "Kondisi tersebut menyebabkan belum ada perbedaan jauh pada realisasi Trans-Jawa. Tetapi, beberapa ruas sudah," jelasnya.

Darmin menambahkan, "Kita punya sekarang (jalur kereta) double track. Kita punya tol (Trans-Jawa), tapi belum nyambung sehingga tol di Brebes masuk dulu ke jalan biasa. Ketemu dua arus ya kena (macet)."

Oleh karena itu, menurut Darmin, pemerintah akan komit untuk mengakselerasi penyelesaian Tol Trans-Jawa yang cikal bakalnya telah dirintis sejak 1995.

Terlepas dari kebutuhan pemudik, pengamat ekonomi Aviliani mengatakan momentum kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) dapat menjadi motor untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

Salah satu skema pengampunan pajak, yaitu repatriasi, diyakini pemerintah akan menciptakan arus kapital ke dalam negeri (capital inflow) lebih dari Rp100 triliun. "Ini kesempatan pemerintah untuk sebanyak mungkin manfaatkan ke pembangunan infrastruktur," tutur Aviliani di tempat sama.

Percepatan pembangunan infrastruktur sendiri sebaiknya fokus ke tiga atau empat daerah besar dengan efek multiplier kuat, umpama ke kawasan ekonomi khusus. "Kalau dana masuk hanya di instrumen pasar modal, tapi enggak fresh money, enggak mengucur ke masyarakat secara merata dan pembangunan infrastruktur akan lebih lambat," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyebutkan tengah mempersiapkan beberapa proyek infrastruktur yang potensial untuk menampung dana repatriasi. Mulai proyek tol, air minum, sampai bendung-an untuk pembangkit listrik.

Instrumen pasar modal
Anggota Dewan Komisioner OJK sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida menyebutkan pihaknya sudah mempersiapkan instrumen investasi yang mengarahkan aliran dananya ke sektor infrastruktur. Ia mencontohkan, instrumen yang sedang dibenahi antara lain dana investasi real estate (DIRE) dan reksa dana penempatan terbatas(RDPT). RDPT khusus tax amnesty diberikan jangka waktu satu tahun untuk memilih dan melaporkan proyek yang akan dituju dari dana repatriasi, jika belum memiliki proyek infrastruktur. "Itu kita ubah peraturan sedikit di situ," lanjutnya.

Untuk DIRE, ada peraturan pemerintah (PP) yang disebut Nurhaida akan keluar dalam waktu dekat. PP itu akan melonggarkan pajak penghasilan final transaksi DIRE yang semula 5% menjadi 0,5%.

Untuk instrumen lain di pasar modal, OJK juga memiliki kiat untuk mengunci dana repatriasi untuk tiga tahun ke depan lewat Rekening Dana Nasabah KSEI. "Bentuk rekening nasabah dan persetujuan harus ada untuk di-lock. Lalu kalau mau pindah dari satu jenis instrumen dengan instrumen lain, tetap bisa," ujarnya. (E-2)

[email protected]