Pemerintah Pastikan Agenda Pembangunan Tetap on the Track meski Dunia sedang Krisis

SAAT ini seluruh dunia tengah berjuang menghadapi krisis global, termasuk Indonesia. Meski begitu semua program yang direncanakan pemerintah tetap jalan. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan hal tersebut.

Ia mencontohkan capaian kinerja pada sektor ekonomi. Dengan mengutip data IMF,  Moeldoko menyebut, perekonomian Indonesia salah satu yang paling sehat di dunia. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan masih di atas 5 persen, dengan inflasi relatif terkendali. 

"IMF mengibaratkan sebagai titik terang saat dunia gelap. Ini apresiasi sekaligus tantangan bagi kita semua untuk bekerja lebih keras," kata Moeldoko. 

Ia melanjutkan, untuk mengendalikan inflasi, pemerintah melakukan semua yang bisa dilakukan. Mulai dari sinergi kebijakan moneter dengan fiskal, menambah anggaran subsidi, hingga memberikan bantuan sosial. 

"Hasilnya terlihat. Inflasi kita masih lebih  moderat dibandingkan banyak negara lain."

Selain itu pemerintah juga memperkuat fondasi perekonomian melalui penguatan produk dalam negeri, termasuk produk UMKM. Caranya melalui belanja wajib minimal 40% untuk produk UKM, dan mendorong UMKM mendaftarkan produknya ke e-katalog pemerintah.

"Sehingga produk UMKM bisa terserap belanja pemerintah, dan menciptakan multiplier effect yang lebih besar," tuturnya. 

Dia juga memastikan, bahwa pemerintah terus bekerja mencari peluang untuk meningkatkan produksi lifting migas. Sehingga capaian target 1 juta barel minyak per hari (bph) dan gas sebesar 12 miliar kaki kubik per hari (bscfd) pada 2030, bisa terwujud.

Pemerintah, sambung dia, juga terus mencari sumber-sumber minyak dengan harga kompetitif guna memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain itu, secara paralel pemerintah mendukung transisi menuju energi hijau serta pertumbuhan industri kendaraan listrik dalam negeri.

Komitmen tersebut telah diwujudkan dalam penerbitan peraturan terkait transisi energi. Diantaranya, Perpres No 112/ 2022 untuk meningkatkan investasi dan mempercepat pencapaian target bauran energi terbarukan, dan Inpres No 7/ 2022 tentang Penggunaan KBLBB sebagai Kendaraan Dinas Operasional.

Terkait persoalan kemiskinan, untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan miskin ekstrem, pemerintah menggelontorkan bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi listrik dan LPG , dan melanjutkan jaring pengaman sosial COVID19. Sedangkan peningkatan pendapatan, dilakukan melalui pengembangan potensi BUMDES, pemberdayaan, transfer asset lahan  sarana produksi dan ternak, serta akses modal dan pasar. 

Pemerintah juga melakukan pengurangan kantong-kantong kemiskinan dengan mengatasi masalah ketepatsasaran bantalan sosial, melalui perbaikan dan pembaruan DTKS setiap bulan, penyusunan data sasaran, dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. 

Berbagai upaya tersebut, menurutnya, telah berhasil menurunkan angka kemiskinan. Di mana, per Maret 2022 angka kemiskinan turun dari 9,71 menjadi 9,54 atau 26,16 juta orang. Sementara kemiskinan ekstrem, per 21 September 2022 turun menjadi 3,79 atau 1,38 juta orang dari sebelumnya 4. 

Saat disinggung soal upaya dan capaian terkait pencegahan korupsi, Kepala Staf Kepresidenan tersebut menyatakan, pemerintah telah melakukan digitalisasi dalam pengadaan barang dan jasa. Perubahan skema belanja pemerintah  secara digital itu, berdasar telah mampu mencegah kemahalan harga barang/jasa 10-15 persen (Stranas PK 2022). 

"Untuk menjawab semua tantangan tersebut, penting bagi kita semua untuk membangun awareness, gotong royong, dan resiliency," ujarnya. (RO/A-1)