Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
BANK Indonesia (BI) menyatakan bahwa keyakinan konsumen terhadap kondisi perekonomian Indonesia tetap tinggi. Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Agustus 2022 sebesar 124,7.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Ekonom Permatabank Josua Pardede meyakini bahwa keyakinan konsumen akan berbalik arah pada bulan September 2022 karena perkebangan kenaikan harga komoditas.
Baca juga: Perusahaan Publik Pencetak Cuan Tertinggi bagi Investor
"Perkembangan tingkat harga-harga secara umum akan mempengaruhi keyakinan konsumen ke depan. Dengan naiknya harga BBM, maka inflasi kami perkirakan naik ke level 6-7% di akhir tahun ini. Tentu ini akan berpengaruh negatif terhadap keyakinan konsumen ke depan," ungkapnya kepada Media Indonesia, Kamis (8/9).
Menurut Josua, keyakinan konsumen yang meningkat di Agustus 2022 sejalan dengan terus pulihnya perekonomian dan sedikit meredanya inflasi yang berujung pada meningkatnya daya beli masyarakat.
Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan terjadi deflasi secara bulanan sebesar 0,21% mtm yang didorong oleh deflasi bahan pangan yang sebesar 2,64% mtm. Sementara itu, inflasi inti masih meningkat secara bulanan sebesar 0,38% mtm yang menunjukkan daya beli masyarakat semakin pulih.
Selain itu, PMI manufaktur juga tercatat semakin ekspansif pada bulan Agustus kemarin ke level 51,7 dari 51,3.
"Dengan demikian, ini mendorong naik ekspektasi kondisi penghasilan saat ini, ketersediaan lapangan kerja, serta pembelian durable goods di dalam komponen pembentuk IKK," kata Josua.
Dia menegaskan bahwa pemerintah harus proaktif dalam menekan laju inflasi. Menurutnya inflasi dari kenaikan harga BBM memang tidak dapat dihindari dan akan langsung berdampak negatif terhadap daya beli. Namun, pemerintah dapat berperan dalam menurunkan indirect impact inflasi yang mungkin tertransmisikan juga ke biaya transportasi dan harga barang-barang lainnya secara umum.
"Pemerintah perlu mengantisipasi dan mengatur distribusi pangan agar lebih efisien dan tidak menambah parah inflasi. Ketersediaan pangan hingga akhir tahun harus dijaga agar tidak terjadi kelangkaan dan memperparah kenaikan harga-harga," ujarnya.
"Biaya transportasi umum, yang sebagian besar dikontrol oleh pemerintah, perlu juga diberikan insentif agar kenaikan harga tidak tertransmisikan secara penuh ke masyarakat," pungkas Josua. (OL-6)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved