BIN Sepakat Penyesuaian Harga BBM tidak Bisa Dihindari

PRESIDEN Joko Widodo akhirnya mengumumkan penaikan harga BBM jenis Pertalite, Solar dan Pertamax yang berlaku mulai  Sabtu, (3/9) pukul
14.30. Pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM,  
sehingga harga beberapa jenis BBM mengalami penyesuaian.

Juru bicara Badan Intelejen Negara (BIN), Wawan Hari Purwanto, menilai,
wacana kenaikan BBM bersubsidi mencuat seiring membengkaknya nilai
subsidi yang mencapai Rp502 triliun. Hal ini berdasarkan laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyebut anggaran subsidi dan kompensasi energi akan kembali membengkak sebesar Rp198 Triliun, jika tidak ada kenaikan harga Pertalite dan Solar.

Saat ini anggaran subsidi dan kompensasi energi untuk 2022 dipatok
sebesar Rp502 triliun. "Artinya itu sudah membengkak Rp349,9 triliun
dari anggaran semula sebesar Rp152,1 triliun guna menahan kenaikan harga energi di masyarakat," katanya, Minggu (4/9).

Apalagi, lanjut dia, 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok
masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Padahal,
menurut Presiden Jokowi, pemberian subsidi seharusnya ditujukan kepada
masyarakat kurang mampu.

"Akhirnya pemerintah mengalihkan subsidi BBM ke bantuan yang lebih tepat sasaran. Pengalihan subsidi BBM akan ditujukan pada Bantuan Tunai
Langsung BBM sebesar Rp12,4 Triliun yang diberikan kepada 20,65 juta
keluarga yang kurang mampu, yakni sebesar Rp150 ribu per bulan mulai
September selama empat bulan," kata Wawan.

Subsidi upah Rp9,6 triliun juga diberikan kepada  kepada pekerja dengan
gaji maksimal Rp3,5 juta. Selain itu juga diberikan bantuan Rp2,17
triliun kepada angkutan umum, ojek online dan nelayan.

Geopolitik

Dengan kondisi berlanjutnya kenaikan harga minyak mentah dan pelemahan
kurs rupiah, diperkirakan anggaran subsidi APBN bisa jebol. Terlebih
konsumsi Pertalite dan Solar diperkirakan akan melampaui kuota yang
ditetapkan.

"Langkah pemerintah menaikkan harga BBM terjadi mengingat saat ini
terjadi kenaikan harga minyak dunia yang mencapai rata-rata
US $105 per barel atau lebih tinggi dari asumsi APBN 2022 yang hanya US $63 per barel. Besaran kenaikan BBM ini diharapkan masih di angka
moderat dan masih terjangkau masyarakat, sehingga inflasi dan daya beli
masyarakat dapat terjaga," lanjut Wawan.

Dia menambahkan, subsidi Rp502,4 triliun dihitung berdasarkan rata-rata
harga Indonesian Crude Price (ICP) yang bisa mencapai US $105 per barel dengan kurs Rp14.700 per dolar AS. Perkembangan ICP terus dimonitor sebab suasana  geopolitik dan proyeksi dunia masih akan dinamis. Perang Rusia-Ukraina sangat berpengaruh terhadap energi global.

Terkait demo yang kemungkinan akan dilakukan masyarakat, Wawan mengakui bisa saja terjadi. "Demo bukan sesuatu yang dilarang, namun tetap harus mengikuti aturan main, waktu dan tidak anarkis, serta memberitahukan sebelumnya kepada yang berwajib. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah hal- hal yang tak diinginkan."

Masyarakat, lanjut dia, diharapkan  ikut melihat dan mengawasi penyaluran bantuan tunai langsung agar tepat sasaran dengan data yang akurat, supaya tidak memicu protes di masyarakat. (N-2)