SAMPAI 1 September, pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi dan non subsidi. Kehati-hatian pemerintah itu direspon positif pelaku usaha properti.
Mereka khawatir jika harga BBM naik akan mempengaruhi harga jual material dan upah kerja sehingga akan membuat usaha properti yang masih letih akibat terdampak pandemi akan semakin tertekan.
Ariansyah Eka Saputra, CEO GSP Property, salah satu pengembang kawasan
perumahan di Jawa Barat mengatakan saat ini harga bahan baku material
dan upah kerja sudah cukup menekan produksi perumahan. Kondisi makin berat karena harga jual produk properti yang sulit merangkak naik karena harus menyesuaikan dengan daya beli masyarakat yang belum pulih akibat dampak pandemi.
"Terima kasih kepada pemerintah yang telah peka dan peduli dengan tidak
menaikan harga BBM sebagai langkah yang sangat tepat bagi masyarakat
luas. Kekhawatiran kami jika harga BBM naik turut berdampak pada naiknya harga material. Di samping itu pastinya akan berdampak juga pada kenaikan upah kerja," lanjutnya.
Kalau sudah seperti itu, tambah Ariansyah, maka semua variabel ongkos produksi akan naik, sedangkan untuk menaikan harga jual properti saat ini menjadi hal yang sulit karena harus menyesuaikan dengan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi. "Kalau harga produk kita terlalu cepat naik bisa-bisa menurunkan penjualan," ujarnya, Jumat (2/8).
Inflasi
Menurut dia, kondisi tersebut merupakan cost push inflation, karena
kenaikan harga BBM berdampak pada kenaikan biaya produksi bangunan,
termasuk ongkos kirim atau transportasi. "Kondisi cost push inflation karena inflasi yang terjadi akibat adanya dorongan biaya yang menyebabkan kenaikan biaya produksi. Salah satu faktornya ya
kenaikan BBM dan bahan baku," ungkapnya.
Meski demikian Ariansyah menyatakan optimismenya bahwa pelaku usaha
properti di Indonesia akan terus melakukan inovasi sehingga akan mampu
menghadapi tantangan dan penyelenggaraan pembangunan rumah tinggal
tetap berjalan dengan baik.
"Keputusan tidak menaikan harga BBM akan menambah optimisme
para pelaku usaha properti untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih
kuat. Saya yakin para pengusaha property akan terus membangun inovasi
dan kekuatan paska pandemi sebagai Mitra strategis pemerintah dalam
pembangunan," katanya.
Terpisah, pengamat kebijakan publik dari Poldata Indonesia, Fajar Arif
Budiman, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dengan tidak menaikan
harga BBM baik subsidi maupun non-subsidi setidaknya hingga kondisi
ekonomi masyarakat pulih dari goncangan pandemi dua tahun ke belakang.
"BBM merupakan komoditas yang sangat mempengaruhi harga komoditas
lainnya. Jika BBM naik, dapat dipastikan hampir semua harga barang akan
naik. Kondisi ini harus dipikirkan secara bijak oleh Pemerintah, kami
mengapresiasi keputusan pemerintah dengan tidak menaikan harga BBM
sebagai tindakan yang tepat," tambahnya.
Fajar mengatakan jika BBM naik tidak hanya kebutuhan pokok yang akan mengalami penyesuaian harga, harga properti juga akan turut mengalami kenaikan. Apalagi, kondisi masyarakat belum stabil dalam daya beli pascapandemi, sehingga sangat pas pemerintah tidak menaikan harga BBM saat ini.
Dukung penyesuaian
Sementara itu, Sekjen Komite Pemuda Pelajar Santri dan Mahasiswa
Indonesia (KPPSMI) Aab Abdul Malik menyampaikan dukungan atas rencana
penyesuaian harga BBM.
"Langkah penyesuaian harga BBM merupakan wujud nyata keberpihakan negara dalam hal ini pemerintah menyelamatkan APBN dengan mengalihkan subsidi BBM yang selama ini dinikmati oleh orang kaya dialihkan untuk masyarakat ekonomi lemah. Salah satunya subsidi dialihkan untuk kebutuhan yang sangat penting bidang pendidikan, kesehatan," kata Aab Abdul Malik.
Selanjutnya Aab menegaskan saatnya seluruh masyarakat kecil bersatu untuk bersama sama mengawal kebijakan penyesuaian harga BBM. Subsidi
BBM yang selama ini dinikmati orang kaya saatnya dialihkan untuk
kepentingan kesejahteraan masyarakat kecil. Subsidi BBM merupakan cara
lama yang tidak berpihak untuk masyarakat kecil
Cara yang bijak saat ini diambil oleh pemerintah Jokowi yaitu
penyesuaian harga dengan disertai bantalan sosial dalam bentuk BLT dan
program lainnya yang pro rakyat kecil.
"Pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait, semestinya pro aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang permasalahan BBM. Kita yakin sebagian besar masyarakat belum mengerti," katanya.
Oleh karena itu, kementerian dan lembaga terkait perlu membangun budaya
demokrasi melalui forum forum dialog dan atau kajian ilmiah dengan
melibatkan mahasiswa, pakar dan elemen masyarakat lainnya. Tentunya
pemerintah melalui kementrian dan lembaga terkait yang memfasilitasi
kegiatan kegiatan tersebut.
"Mengimbau segenap elemen masyarakat khususnya mahasiswa, untuk
membangun budaya dialog/diskusi guna mencari solusi bagi negeri dengan
konsep konsep cerdas dan ilmiah. Bukan menghujat apalagi karena titipan
politik," tegas Aab. (N-2)
