BI Luncurkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan untuk Pulihkan Ekonomi

Bank Indonesia (BI) baru saja meluncurkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk mendukung pemulihan ekonomi di tengah ketidakpastian global dengan cara menjaga stabilitas inflasi pangan, terutama di daerah Jawa Timur dan daerah lainnya di Indonesia.

GNPIP ini pun dilakukan melalui 4 aksi nyata, yaitu deklarasi komitmen bersama pelaksanaan operasi pasar secara serentak untuk stabilisasi harga pangan, perluasan kesepakan kerja sama perdagangan antar daerah untuk menjaga keberlangsungan pasokan dan mengurangi disparitas harga antar daerah, gerakan urban farming merdeka 77.000 bibit cabai, dan program sosial BI berupa pemberian sarana dan prasarana pendukung pertanian.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan terdapat tiga hal yang menjadi alasan pentingnya pengendalian inflasi pangan. Pertama, keadaan dunia saat ini sedang bergejolak, di mana banyak negara memiliki perekonomian menurun hingga beberapa negara sudah mengalami resesi.

"Dunia sedang bergejolak. Harga tinggi, energi, minyak, pangan melambung di seluruh dunia, juga suku bunga di berbagai negara maju melambung tinggi. Belum lagi geopolitik perang Rusia-Ukraina, di mana mereka ini pemasok 20% energi dan pangan global. Makanya kenapa harga pangan dan energi global naik tinggi. Inilah yang kita hadapi, dunia sedang bergejolak. Tidak menyerang langsung, tapi kita terkena dampaknya," ungkapnya dalam acara Peluncuran GNPIP secara virtual, Rabu (10/8).

"Itulah kenapa GNPIP penting agar Indonesia dapat terus mengembangkan ekonomi menuju Indonesia maju, harga pangan terkendali dan rakyat sejahtera," sambung Perry.

Alasan kedua, ekonomi Indonesia memang tumbuh 5,44%. Tapi menurut Perry pertumbuhan ini belum menandakan Indonesia sudah pulih. Hal ini tercermin dari masih tingginya inflasi pangan sebesar 10,47% pada semester I 2022.

Dia menegaskan, inflasi pangan maksimal hanya boleh menyentuh kisaran 5%-6%. Hal ini dikarenakan inflasi pangan berdampak langsung pada permasalahan sosial atau kepada masyarakat.

"Inflasi pangan ini masalah perut, langsung ke rakyat. Kita harus turunkan inflasi pangan ini karena ini bukan masalah ekonomi, ini masalah sosial, masalah rakyat. Kita harus berjuang dan bersatu menurunkan ini," tuturnya.

Perry mengatakan, jika inflasi pangan tercatat 5%, inflasi IHK (Indeks Harga Konsumen) tidak akan mencapai 4,89%. Pasalnya, inflasi pangan ini dikatakan akan mencapai persentase 20% dari komposisi pengeluaran masyarakat.

"Tapi bagi rakyat di bawah, bisa 40% sampai 50%. Orang kaya memang kebih kecil. Tapi masyarakat bawah itu inflasi pangan bisa 40% sampai 50% dari bobot pengeluaran mereka. Jadi kalau diturunkan inflasi pangan ini dampak sosial bagi rakyat akan sangat terasa sekali," ucap Perry.

Alasan ketiga atau menjadi alasa terakhir ialah seluruh pemangku kepentingan dikatakan tidak boleh membiarkan masyarakat sengsara.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Deddy Susetyo menambahkan bahwa belajar dari keberhasilan penanganan pandemi covid-19, Indonesia memiliki dua senjata untuk mengatasi permasalahan yakni kegotongroyongan dan pemanfaatan digitalisasi.

Hal ini pun berlaku bagi penanganan inflasi, di mana kedua senjata ini diyakini dapat menjadi kunci sukses Indonesia dalam menghadapi inflasi.

"Kegotongroyongan merupakan modal utama kita kendalikan inflasi pangan. Dengan sinergi, kolaborasi dan pelibatan masyarakat, kita bisa menang lawan inflasi," ujar Andreas.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berkomitmen untuk ikut berkontribusi mengendalikan inflasi di Indonesia. "GNPIP ini butuh kerja sama dan komitmen kuat dari seluruh elemen strategis di negeri ini," pungkas Khofifah. (OL-12)