KEMENTERIAN Koperasi dan UKM menggelar Rapat Koordinasi Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional dan menargetkan bakal menambah jumlah kewirausahaan sebanyak 1 juta wirausaha sampai 2024.
Target itu terdiri dari 600 ribu wirausaha di daerah, sementara sisanya sebesar 400 ribu di 27 kementerian atau lembaga (K/L). Hal ini menjadi wujud nyata dari Kemenkop UKM dan K/L terkait dalam pengembangan UMKM, serta implementasi Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024, yang merupakan amanah Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan ekosistem kewirausahaan.
Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional sendiri diketuai oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki sebagai Ketua Utama, Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Wakil Ketua, Menparekraf Sandiaga Uno sebagai Wakil Ketua II, dan Mendagri Tito Karnavian sebagai Wakil Ketua III.
“Target kami sangat terukur. Pertama dari rapat koordinasi ini kami ingin naikkan jumlah wirausaha baik dari yang sudah ada atau baru. Total kita ingin menambah 1 juta wirausaha. Di daerah sekitar 600 ribu dan di bawah K/L 400 ribu wirausaha,” ungkap Teten dalam Rapat Koordinasi Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional, di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Kamis (12/5).
Lebih lanjut, Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional juga memiliki target untuk menaikkan Global Enterpreneurship Index (GEI) di mana Indonesia menempati urutan ke 75 dari 137 negara dengan skor 26.
“Kami ingin dorong ke urutan 60. Ini bagian dari upaya pemerintah menyiapkan Indonesia menjadi negara maju,” tuturnya.
Menurut Teten, semua lembaga dunia memprediksi Indonesia pada 2045 menjadi 4 besar perekonomian dunia. Syaratnya yaitu harus menambah jumlah pengusaha.
“Minimum 4%. Karena di negara maju rasionya sudah mencapai 12-14%. Kita siapkan dengan memperkuat ekosistem bagi pengembangan kewirausahaan,” ujar Teten.
Saat ini, sambung Teten, pihaknya sedang mengubah pendekatan mulai dari pendampingan terus menerus, salah satunya lewat pendekatan inkubasi, yang diharapkan terhubung pembiayaan dan market.
“Pembiayaan lewat KUR, serta perbankan dinaikkan hingga 30% untuk UMKM. Pemerintah juga mengalokasikan 40% untuk belanja produk UMKM, yang targetnya Rp500 triliun. Rencana melanjutkan untuk business matching ketiga, serta BUMN Pasar Digital (PaDi),” ujarnya.
Di tempat yang sama, Deputi Kewirausahaan Kemenkop UKM Siti Azizah menambahkan, belajar dengan negara lain, strategi yang akan dilakukan Kemenkop UKM untuk meningkatkan kewirausahaan nasional ialah menyinergikan konsultasi dan pembiayaan, insentif, serta kemudahan untuk berusaha.
Baca juga : Kinerja Keuangan Truecaller Menguat di Q1 2022, Net Sales Tumbuh 116%
“Perizinan kita dampingi juga supaya lebih mudah jadi pengusaha terdaftar. Anggarannya cukup besar. Tercatat ada sekitar 209 kegiatan yang ada di 27 K/L,” kata Siti Azizah.
Selain itu, peningkatan wirausaha mapan kategorinya sudah menjalankan usaha selama 24 bulan (2 tahun). Dia menegaskan, untuk jumlah 1 juta wirausaha baru ini bukan hanya wirausaha mapan tapi juga untuk wirausaha pemula.
“Jadi ada masyarakat umum, naik ke wirausaha pemula sampai nantinya mampu menjadi wirausaha mapan dan siap untuk ekspor,” tegasnya.
Senada, Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM, Kementerian BUMN, Loto Srinaita Ginting menegaskan, pihaknya siap mendukung dan menciptakan wirausaha mapan. Pihaknya juga memetakan dukungan yang diberikan Kementerian BUMN dengan beberapa strategi.
"Pertama pelatihan UMKM kita dorong naik kelas. Saat ini ada rumah BUMN di 34 provinsi untuk melatih hal itu. Kedua, kementerian mendukung pembiayaan, baik dari dana kemitraan yang ada dan pembiayaan yang memang bisa diakses di lembaga keuangan yang disediakan BUMN baik bank dan non-bank, termasuk penyaluran KUR," kata Loto.
“Ketiga sebagai offtaker kita siap serap produk UMKM. Kita siap sediakan akses pasar lebih luas baik melalui PaDi UMKM dan Sarinah. Keempat, kita kerja sama dengan kementerian lain mendukung tempat penyediaan usaha di infrastruktur strategis. Hal ini untuk menumbuhkan wirausaha mapan,” lanjutnya.
Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa, Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo menuturkan, pihaknya akan memberdayakan BUMDesa untuk mempercepat peningkatan wirausaha ini.
"BUMDesa akan menjadi lembaga formal dan akan kita percepat pemerintah desa untuk mengalokasikan APBD untuk BUMDesa yang ada. Ini upaya kita untuk mempercepat wirausaha," ucap Yusharto.
Sementara itu, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf/Baparekraf, Henky Manurung mengatakan, pihaknya siap mendukung peningkatan kewirausahaan ini dengan pembiayaan dan mempermudah perizinan.
"Kami siap dukung program ini dengan target 1 juta kewirausaahn. Kami sudah menyusun langkah berbagai program termasuk pembiayaan sampai gampang untuk mengurus perizinan," pungkas Henky. (OL-7)
