Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar didampingi Wakil Mendes PDTT Budi Arie Setiadi dan Sekjen Taufik Madjid menghadiri Rapat Pimpinan tindak lanjut Rapat Kerja Tahun 2022 di Operational Room Kantor Kalibata, Jumat (22/4/2022).
MENTERI Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menginstruksikan seluruh jajaran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk mempercepat capaian indikator primer SDGs Desa. Untuk semua jajaran Kemendes PDTT dari level eselon I hingga pendamping desa harus meningkatkan soliditas bahu-membahu mencapai indikator-indikator SDGs Desa sesuai dengan kondisi loka desa.
“Tahun ini harus kian banyak capaian indikator-indikator SDGs Desa di masing-masing desa di Indonesia. Dengan demikian harapan kita agar desa-desa Indonesia kian maju sesuai dengan potensi dan kapasitas masing-masing kian terwujud,” ujar Abdul Halim Iskandar pada acara Tindak Lanjut Rapat Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2022, pada Jumat (22/4/2022).
Gus Halim mengatakan haluan setiap kebijakan, teknis, termasuk juga dinamika dalam pembangunan desa melalui SDGs Desa, harus terpadu dan termaktub dalam setiap perangkat arah kebijakan Kementerian Desa. Untuk itu SDGs Desa harus tecermin dalam semua program dan kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Desa PDTT. Semua pekerjaan dari level Sekjen sampai staf dan pendamping desa, harus merupakan rangkaian kegiatan percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.
Baca Juga: Gus Halim Ingatkan Wujud Syukur dan Empati dalam Kondisi Pandemi
"Oleh karenanya, Arah kebijakan pembangunan desa dan perdesaan serta perubahan paradigma dan cara kerja, harus tercermin dalam setiap dokumen perencanaan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi," katanya.
Sejalan dengan tujuan tersebut lanjut Gus Halim, standarisasi kebijakan anggaran harus sesuai dengan yang menjadi tujuan utama SDGs Desa. Harapannya, anggaran yang dikeluarkan tetap menjangkau seluruh kekurangan yang menjadi kebutuhan warga desa. Kebijakan anggaran ini pun harus dikawal dan dimonitor secara berkala.
"Anggaran yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan untuk pencapaian SDGs Desa. Karena itulah, para pejabat tinggi madya, yang dipimpin oleh Sekjen, segera melakukan penataan ulang terhadap anggaran masing-masing unit kerja. Sehingga anggaran kita yang terbatas, tetap memberikan dampak yang luas, dan langsung dirasakan warga desa," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Halim meminta agar tidak ada lagi ego sectoral antar unit kerja di lingkungan Kemendes PDTT. Mentalitas silo harus dibuang jauh-jauh. Setiap sistem di dalam Kementerian Desa harus mampu bersinergi antara UKE I dengan UKE 2. Sehingga hal itu dapat mempercepat standardisasi program-program besar Kementerian Desa selanjutnya.
"Orientasi kita hanya satu, yaitu untuk Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Karenanya, hilangkanlah mentalitas silo. Harus sinergis pada kerja bersama lintas UKE 1 dan lintas UKE 2. Nilai-nilai ini mutlak dilakukan, karena itu cerminan organisasi sebenarnya dan merupakan paradigma kebangkitan Desa," pungkasnya.
Turut hadir dalam pertemuan itu Wamendes Budi Arie Setiadi, Sekjen Taufik Madjid dan Pejabat Tinggi Pratama serta Madya di lingkungan Kemendes PDTT. (RO/OL-10)
