Senin 04 April 2022, 14:49 WIB

Defisit Maksimal 3% di 2023 Dinilai Realistis

M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi
Defisit Maksimal 3% di 2023 Dinilai Realistis

MI/SUSANTO
Ilustrasi - Deretan gedung perkantoran di kawasan Ibu Kota Negara.

 

UPAYA pengembalian defisit anggaran maksimal 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di 2023 dinilai realistis. Pemerintah meyakini hal itu dapat tercapai dan terjadi sesuai dengan penghitungan yang telah dilakukan. 

Demikian disampaikan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu dalam webinar bertajuk Dinamika Ekonomi Global dan Domestik Terkini, Senin (4/4). 

Baca juga: BKF: Ekonomi Triwulan II 2022 bakal Lampaui 5%

"3% itu kita melihat sangat realistis, bahkan termasuk dengan risiko geopolitik sekarang. Semua skenario sudah kita siapkan, dan dengan hitungan kita, masih cukup nyaman 3% di 2023," tuturnya. 

Febrio menerangkan, pengembalian defisit anggaran ke level 3% tak melulu berpatokan pada angka. Dia menyatakan, hitungan itu juga didasari pada upaya menumbuhkan perekonomian, menurunkan tingkat pengangguran, mempersempit kesenjangan sosial.

Hal itu dilakukan agar upaya penyehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tak mengorbankan masyarakat maupun ekonomi Indonesia. Karena itu, bermodalkan situasi saat ini, pemerintah optimistis pengembalian defisit maksimal 3% di 2023 dapat terwujud. 

Penyempitan defisit anggaran mesti dilakukan untuk menjamin kedisiplinan fiskal Indonesia. Terlebih bendahara negara telah menggaungkan skema belanja yang berorientasi pada spending better. "Ini adalah logika untuk belanja yang perlu saja. Logika spending ini kita akan terus pertajam," terang Febrio. 

Spending better itu diarahkan pada belanja yang memprioritaskan penguatan kualitas sumber daya manusia. Belanja ditujukan untuk memperkuat kesehatan, pendidikan, dan perlindungan masyarakat di mana manusia menjadi aset paling berharga. 

Lalu spending better juga dilakukan dengan penanaman modal pemerintah pada barang-barang maupun inrastruktur yang amat dibutuhkan publik. Dus, pembangunan sejatinya dilakukan berdasarkan kebutuhan publik untuk menunjang berbagai aktivitasnya. 

Bonusnya, kata Febrio, dari pembangunan itu secara tidak langsung akan mendorong pergerakkan ekonomi. "Jadi pemeritnah muncul karena ada kebutuhan publik. Kalau capital ini sudah kita pegang, maka kita harus lihat juga bayar bunga utang seperti apa, baru kita punya kapasitas fiskal untuk yang lain," pungkasnya. (OL-6)

Baca Juga

MI/Reza Sunarya

Gedung Pusat Manufaktur Indonesia Siap Dibangun di Purwakarta

👤Reza Sunarya 🕔Selasa 06 Desember 2022, 10:35 WIB
GEDUNG Utama Indonesia Manufacturing Centre (IMC) atau Gedung Pusat Manufaktur Indonesia berdiri diatas lahan total 11 sektar di kawasan...
Ist/DPR

Komisi VII DPR Apresiasi Industri Sababay Winery Serap Hasil Petani Lokal Bali

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 06 Desember 2022, 10:18 WIB
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengapresiasi Sababay Winery sebagai sebuah industri dengan teknologi modern yang menghasilkan...
Dok Traveloka

Ini Tagline Baru Traveloka Gantikan Traveloka Dulu

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 06 Desember 2022, 10:00 WIB
Aplikasi perjalanan dan gaya hidup Traveloka merilis slogan, tagline, baru; "Life, Your Way", guna mempertegas posisinya sebagai...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya