Strategi Pemulihan Ekonomi Pemerintah Dinilai Sudah di Jalur yang Tepat

STRATEGI pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan pemerintah untuk bangkit dari economic shock akibat covid-19 dinilai sudah berada di jalur yang tepat, sehingga hasilnya sudah mulai terlihat dan dirasakan para pelaku bisnis maupun masyarakat.

"Transformasi Indonesia ke depan pascapandemi harus menjadi ekosistem pembangunan yang kuat secara ekonomi tapi juga peduli ekologi, serta inklusif bagi seluruh komponen sosial masyarakat. Dan ini semua dimulai dari kita para alumni melalui sharing knowledge kepada masyarakat luas. Kita harus menjadi think tank yang membantu pemerintah untuk menghadapi tantangan ke depan, apakah itu soal energi, emisi, ketersediaan hingga memastikan keamaan pangan,” ungkap President Harvard Club of Indonesia Melli Darsa dilansir dari keterangan resmi, Sabtu (19/3).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan bahwa strategi pemerintah Indonesia untuk pulih dan bangkit di era post-pandemi sudah tepat bagi struktur ekonomi dan tatanan sosial masyarakat Indonesia.

Pemulihan Ekonomi Nasional yang menjadi strategi pemerintah secara komprehensif mencakup berbagai tatanan ekonomi masyarakat, mulai dari Jaring Pengaman Sosial, mendorong UMKM, penciptaan lapangan pekerjaan melalui reformasi struktural oleh Undang-Undang Cipta Kerja, hingga harmonisasi regulasi perpajakan sebagai bentuk transformasi dari sisi fiskal.

Airlangga lebih lanjut menjelaskan bahwa untuk pemulihan ekonomi post-pandemi, Pemerintah telah mempersiapkan sejumlah instrumen, mulai dari anggaran negara, proteksi sosial untuk masyarakat yang paling rentan terhadap economic shock yang diakibatkan oleh pandemi, seperti pekerja harian dan pekerja informal. Pemerintah juga melakukan reformasi sejumlah regulasi yang akan menciptakan sebuah ekosistem yang lebih kondusif bagi pelaku usaha, baik itu UMKM hingga ke korporasi.

"Anggaran penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional mencapai Rp695,2 triliun pada tahun 2020. Pada tahun 2021, anggaran ini kami tingkatkan menjadi Rp744,77 triliun, dan tahun 2022 dibudgetkan Rp455,62 triliun,” jelas Airlangga.

Airlangga menekankan, pendekatan penanganan covid-19 yang dilakukan oleh Indonesia memang berbeda dengan negara lain.

"Sejak awal strategi kita tidak pernah menerapkan lock down ketat. Gas dan rem antara health interventions dengan ekonomi nasional prinsipnya harus seimbang. Karena Pemerintah telah mempertimbangkan struktur ekonomi dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Jadi tidak bisa kita tiru-tiru saja apa yang dilakukan oleh negara lain. Dan terbukti, strategi ini tepat adanya karena kita bisa lihat sekarang ini ekonomi Indonesia mulai kembali ke level sebelum pandemi lebih cepat dibanding yang diperkirakan banyak orang,” tuturnya.

Berkat langkah-langkah tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 mencapai 3,69%, meningkat cukup pesat dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang terkontraksi 2,07%.

Indikator-indikator ekonomi Indonesia juga terus menunjukan tren yang terus meningkat, mulai dari Neraca Pedagangan yang positif, stabilnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, hingga Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di pasar saham yang sempat menyentuh level tertingginya dalam 5 tahun terakhir di angka 6.992.

“Ke depan, diyakini tren positif pemulihan ekonomi Indonesia ini akan semakin kuat dengan adanya super cycle dari komoditas-komoditas primadona Indonesia. Dan prioritas utama Pemerintah akan terus mendukung pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Kita akan tingkatkan jumlah UMKM yang dapat naik kelas di Indonesia, termasuk menggenjot digital economy,” kata Airlangga.

Gita Wirjawan yang merupakan mantan Menteri Perdagangan periode 2011-2014 mengatakan bahwa tantangan yang menanti Indonesia pascapandemi adalah perubahan iklim. "Pertanyaan utamanya adalah bagaimana kita melakukan dekarbonisasi sambil terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi negara maju yang membutuhkan energi dan elektrifikasi yang mencukupi,” kata Gita.

Dia pun berpandangan generasi muda, utamanya Gen-Z memiliki political ownership yang kuat terhadap isu perubahan iklim ini, karena ini menyangkut masa depan dan kualitas hidup mereka nantinya. (E-3)