Optimalisasi Pengelolaan SDA dan Penerimaan Negara, Pemerintah Luncurkan Simbara

PEMERINTAH meluncurkan Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batu Bara (Simbara) untuk mewujudkan transparansi pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan mengintegrasikan ihwal pendataannya. Dengan itu, diharapkan penerimaan negara yang bersumber dari pengelolaan kekayaan alam Indonesia dapat meningkat dan memberi manfaat lebih besar kepada masyarakat.

Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Launching Simbara dan Penandatanganan MoU Sistem Terintegrasi dan Kegiatan Usaha Hulu Migas secara daring, Selasa (8/3). “Sistem ini mengintegrasikan proses mulai single identity wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran PNBP, ekspor atau pengapalan, dan terakhir devisa hasil ekspor,” jelasnya.

Sri Mulyani menambahkan, pemerintah terus berupaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penerimaan negara dari sektor SDA kepada publik. Sebab, tujuan utama pengelolaan keuangan negara ialah untuk menyejahterakan rakyat.

Apalagi saat ini sejumlah harga komoditas minerba tengah berada di atas angin dan umumnya hal itu memunculkan kesalahan dalam pelaksanaan tata kelola. Dengan memanfaatkAn teknologi digital, Simbara bakal mempersempit celah penyimpangan tersebut dan mendorong pengelolaan yang efisien dan efektif.

"Semakin tinggi harga minerba, ancaman tata kelola yang sangat baik menjadi sangat tinggi. Insentif melakukan pelanggaran tata kelola yang baik bentuk penyelundupan, under invoicing, tax evasion jadi sangat besar dan ini menjadi salah satu alasan nyata kenapa kita makin perlu menata diri di antara K/L,” imbuh Sri Mulyani.

"Di era digitalisasi teknologi, integrasi proses bisnis dan integrasi data antar K/L seharusnya mudah dan harus bisa dilakukan. Ini menjadi kunci penting perbaikan tata kelola dan untuk penguatan pengawasan dan serta perbaikan layanan bagi dunia usaha. Sebab dunia usaha bisa mendapatkan kepastian dari antar K/L. Dan informasi yang sama ini bentuk transparasi dan akuntabilitas yang penting,” tambahnya.

Di kesempatan yang sama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, Simbara merupakan sistem data terintegrasi dari hulu hingga ke hilir. Data yang ada di dalam aplikasi itu mulai dari proses penambangan, pengolahan, pemurnian, penjualan komoditas minerba, hingga menyoal pemenuhan kewajiban pembayaran penerimaan negara dan data terkait pelabuhan.

Dengan Simbara pula, kata Arifin, proses pemantauan dan pengawasan sektor minerba bakal lebih mudah. Kepatuhan perusahaan tambang terhadap domestic market obligation (DMO) akan terlihat melalui aplikasi tersebut.

“Jadi dapat dilakukan secara lebih maksimal, sekaligus menertibkan perdagangan minerba yang ilegal oleh pelaku usaha, baik sebagai produsen maupun pedagang perantara yang mengakibatkan kebocoran penerimaan negara,” tuturnya.

Sedangkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan, Simbara tak hanya berfungsi sebagai alat untuk memantau kondisi neraca perdagangan sektor minerba, dan neraca pembayaran Indonesia, tapi juga dapat memudahkan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi makro, eksternal, dan moneter sistem keuangan.

BI, kata Perry, mendukung integrasi informasi dan data yang ada di dalam Simbara. Pasalnya, dari aplikasi itu dapat terlihat pula besaran devisa hasil ekspor komoditas minerba yang diterima negara. “Selama ini BI bekerjasama dengan Kemenkeu dan telah punya sistem moniorting devisa hasil ekspor, dengan inetrgasi simbara ini semakin akan end to end inetrgasi sistem informasi,” jelasnya.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menyampaikan, sektor minerba berkontribusi penting pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Di 2020 misalnya, pendapatan dari sektor tersebut mencapai lebih dari Rp661 triliun. Karenanya, integrasi informasi dan data mengenai sektor SDA menjadi penting untuk dimutakhirkan guna mengoptimalisasi pendapatan negara. (E-3)