DALAM pembangunan desa, sinergi perusahaan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun masyarakat di sekitar perusahaan sangat penting dilakukan.
“Bagi kami di ISSF tercatat ada sekitar 30 perusahaan anggota ISSF yang telah melakukan pembinaan terhadap BUMDES. Saat ini ada lebih dari 100 BUMDES yang telah dilibatkan dan dikembangkan unit usahanya,” jelas Sudarmanto, Ketua Umum Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) dalam webinar Kontribusi Perusahaan dalam Percepatan Pembangunan Desa
Untuk mempercepat pembangunan desa, ISSF tambah Sudarmanto juga mengembangkan berbagai giat Corporate Social Responsibility (CSR) lainnya di berbagai desa, kecamatan dan kabupaten agar percepatan pembangunan desa untuk mencapai Sustainability Development Goals (SDG’s) dapat diwujudkan.
Senada dengan Sudarmanto, Direktur Jenderal pengembangan ekonomi dan investasi desa, DTT, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Harlina Sulistyorini menjelaskan, untuk mengawal percepatan pembangunan di desa, pihaknya telah memiliki empat direktorat jenderal teknis.
Selain itu semenjak 2014 hingga 2022, Kemendes PDTT telah menggelontorkan dana sebesar Rp400 triliun bagi sekitar 74.960 desa.
“Dana sebesar itu digunakan sebagai penunjang ekonomi masyarakat untuk membangun jalan desa, jembatan, pasar tradisional di desa, saran olahraga, saran air bersih dan MCK serta berbagai infrastruktur lainnya di desa,” ungkap Herlina.
Dengan dana desa sebesar itu, lanjut Harlina menunjukan ada kemajuan dalam percepatan pembangunan desa di sepanjang 2015 hingga 2019. Hal tersebut dapat dilihat dalam indeks desa membangun dengan mengacu kepada indeks ketahanan sosial, ketahanan ekonomi maupun ketahanan lingkungan.
Baca juga : Kementan Serukan Jajaran Polbangtan Tingkatkan Core Values ASN
Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Lana Saria mengatakan, untuk membuat berbagai perusahaan dibawah naungan ESDM turut berkontribusi dalam percepatan pembangunan desa, kementerian ESDM memiliki aturan tersendiri agar berbagai perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan wajib memberikan laporan terkait hal-hal apa saja yang sudah perusahaan lakukan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM).
“Kami meminta kepada perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bentuk komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan, komunitas setempat dan juga masyarakat pada umumnya,” ungkap Lana Saria.
Direktur sustainability and risk management PT ITM yang diwakili oleh KTT PT Indominco Mandiri Era Tjahjya Saputra memiliki pandangan yang sama dengan para pembicara sebelumnya agar perusahaan memiliki kontribusi bagi percepatan pembangunan desa.
“Dengan dibentuknya 9 BUMDes yang kita miliki, kami melihat banyak sisi positif dan manfaat bagi masyarakat sekitar. Sebagai perusahaan tambang yang suatu saat akan berhenti operasional, kami terikat untuk menjalankan PPM dan pasca tambang kami ingin masyarakat yang berada di sekitar lokasi pertambangan memiliki kemandirian yang berkelanjutan,” tutur Era Tjahya.
Pendapat yang dipaparkan oleh Era Tjahya juga diamini oleh leader CSR dari PT Alamjaya Bara Pratama Widoretno.
“Bagi kami BUMDes adalah lembaga yang memang mengakar di masyarakat dimana BUMDES diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian di desa. Melalui BUMDES kami membantu masyarakat seperti program pendidikan dan pelatihan, pembangunan toilet di sekolah, beasiswa, pembangunan Puskesmas, membantu warga tidak mampu dalam membayar BPJS serta berbagai kegiatan sosial lainnya,” tutup Widoretno.
Sekjen ISSF Nurul Iman mengatakan, kontribusi perusahaan dalam percepatan pembangunan desa baik melalui pemberdayaan BUM Desa maupun kegiatan CSR lainnya akan mendapatkan penghargaan di tahun 2022 sesuai MoU yang ditandatangani oleh ISSF dan Kemendesa PDTT. (RO/OL-7)
