Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat: Binary Option tidak Miliki Payung Hukum

Binary option sedang menjadi perbincangan publik setelah banyaknya iklan digital yang menawarkan keuntungan transaksi ini.

Dengan iming-iming untung besar dalam waktu singkat, serta bisa digunakan oleh para pemula, binary option pun mendadak digandrungi masyarakat.

Melihat fenomena ini, Hari Purwanto, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat menyebut, kegandrungan masyarakat Indonesia dengan binary option tentunya sudah dimulai dengan mendalami hal ini sejak awal ketika ingin terjun dan terlibat. "Tentunya segala hal dipelajari baik dari hulu maupun ke hilir apa itu aplikasi dan platform binary option," ujar Hari di Jakarta, Jumat (4/3).

Namun, dia menegaskan perlu diingat bahwa binary option ini tidak memiliki payung hukum di Indonesia. Dengan demikian, aplikasi dan platform binary option dianggap ilegal di Indonesia.

"Investor (trader) harus lebih berhati-hati dan sudah siap dengan segala risikonya jika memang memutuskan untuk mencoba bermain binary option," tegasnya.

Yang menjadi lucu, lanjut Hari, disaat para investor (trader) yang tentunya sudah harus memahami segala bentuk tawaran serta risiko dari aplikasi dan platform binary option seperti binomo tiba-tiba melaporkan dan menggugat. "Lucunya, mereka ramai-ramai melaporkan dan menggugat, padahal sejak awal mengikuti aplikasi dan platform binary option sudah pasti siap dengan segala risikonya," pungkas Hari. (OL-12)