Sri Mulyani: Pemanfaatan PMN Harus Efisien dan Bebas dari Korupsi

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengimbau agar seluruh direksi perusahaan BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU) dapat menggunakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) negara secara efisien, akuntabel, dan tak melakukan praktik korupsi. Pasalnya suntikan modal itu diberikan untuk melaksanakan proyek strategis nasional (PSN) yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. 

Hal itu ia sampaikan usai menyaksikan penandatanganan kontrak manajemen PMN 2021 di Binjai, Sumatera Utara, Jumat (4/2). "Hari ini kita sudah melihat penandatangan letter of commitment (LoC) dari Dirut BUMN dan BLU yang memiliki penugasan penting bagi PSN. Diharapkan ini komitmen dari seluruh jajaran direksinya untuk menjalankan tugas negara dan menggunakan uang negara seefisien, seakuntabel mungkin dan bebas dari korupsi dan nepotisme," ujarnya. 

Baca juga: Kemenparekraf: Wisman yang Tiba di Bali Wajib Ikut Warm Up Vacation

Penandatanganan kontrak manajemen tersebut dilakukan oleh PT Hutama Karya, PT Waskita Karya, dan Lembaga Manajemen Aset Negara. Ketiganya, kata Sri Mulyani, mendapatkan suntikan modal negara untuk membangun jalan tol di Sumatera dan pembebasan lahan dalam mendukung PSN.

Suntikan modal yang diberikan negara ke PT Hutama Karya ialah Rp23,85 triliun untuk menyelesaikan pembangunan ruas-ruas tol yang ada di Jalan Tol Trans Sumatera (JJTS). Sementara PT Waskita Karya mendapatkan PMN sebesar Rp3 triliun untuk menyelesaikan penugasan di JJTS dan Trans Jawa. 

Kemudian LMAN mendapatkan suntikan modal sebesar Rp28,84 triliun, atau dua kali lipat dari jumlah PMN yang diterima di 2021 sebesar Rp14,4 triliun. Uang negara yang diberikan kepada BLU itu digunakan untuk pembebasan lahan guna mendukung pembangunan PSN.

"Tujuannya untuk bisa menyelesaikan pembebasan lahan, sehingga PSN bisa segera dibangun dan dieksekusi agar terjadi konektivitas dan efisiensi seperti yang diharapkan Bapak Presiden," ujar Sri Mulyani.

"LMAN ini tidak hanya untuk jalan tol, anggaran juga digunakan untuk membebaskan lahan KA, pelabuhan, irigasi, air bersih, air baku, sampai dengan kawasan industri," tambahnya.

Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menyatakan, Kementerian BUMN berkomitmen PMN bisa dapat dmanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan menjunjung akuntabilitas yang tinggi.

"Saat ini kita juga memiliki tiga target yaitu penyelesaian waktu sesuai dengan target penyelesaian JTTS, yang kedua yaitu efisiensi bagaimana bisa menurunkan cost per-kilometer dengan kualitas jalan yang baik dan yang ketiga menjaga keuangan dan cash flow agar proyek ini dapat tetap menjaga cash flow dari perusahaan tersebut dengan kondisi sehat," ujarnya. 

Sementara itu, Direktur Utama PT Hutama Karya Budi Harto mengatakan, PMN yang diterima oleh perseroan pada 2022 akan akan digunakan untuk mempercepat penyelesaian pembangunan JTTS. Dia juga memastikan suntikan modal negara akan berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Ini merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk bertanggung jawab memastikan penggunaan PMN sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators). PMN ini akan digunakan oleh Hutama Karya untuk membiayai seluruh aktivitas pembangunan JTTS," jelas Budi.

Adapun hingga 31 Januari 2022, LMAN telah menggelontorkan dana pembebasan lahan sebesar Rp650 miliar untuk pembangunan ruas tol Binjai-Langsa. Binjai-Langsa merupakan bagian dari JTTS yang membentang dari Aceh hingga Lampung. Secara keseluruhan, LMAN telah mendanai pengadaan lahan pembangunan JTTS sejumlah Rp11,42 triliun. (OL-6)