USAHA Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai sebagai sektor yang mampu beradaptasi di masa pandemi covid-19. Selain itu, sektor usaha tersebut juga mampu bertahan dan pulih lebih cepat ketimbang sektor usaha lainnya.
"Berdasarkan riset BRI sejak Maret 2021-September 2021 hanya 20% UMKM yang menyatakan usahanya pernah tutup. Jauh berbeda dengan awal pandemi yang diperkirakan mencapai 50% UMKM tutup," ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Forum Diskusi Denpasar 12 bertema Menatap Ekonomi Indonesia 2022, Rabu (19/1)
Dia menambahkan, guna memantapkan kondisi UMKM di Indonesia, Kemenkop UKM telah menyusun empat fondasi utama untuk menopang ekosistem usaha bagi UMKM dan koperasi. Fondasi pertama yaitu mendorong pelaku UMKM yang belum dapat mengakses pembiayaan perbankan.
Hal tersebut dilakukan melalui dukungan dana dalam program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada 12,8 juta pelaku usaha. Lalu memfasilitasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku usaha kecil dan menengah yang hingga saat ini penyalurannya mencapai Rp279,17 triliun kepada 7,52 juta debitur.
"Kepada pelaku koperasi diberikan fasilitas pembiayaan bunga ringan 3% dengan realisasi di 2021 mencapai Rp1,64 triliun atau 102,6% dari target Rp1,6 triliun," kata Teten.
Fondasi kedua ialah perluasan pasar. Teten bilang, saat ini pelaku usaha yang telah terhubung dengan eksosistem digital mencapai 16,9 juta, tumbuh lebih dari 100% jika dibandingkan saat sebelum pandemi. Perluasan pasar itu juga diimplementasikan melalui belanja pemerintah ke sektor UMKM. Di 2022 realisasinya mencapai Rp350 triliun, atau 79,1% dari target Rp442,43 triliun.
Fondasi ketiga yaitu mendorong UMKM untuk bermitra dengan usaha lain. Hal itu telah dilakukan dengan melibatkan 9 perusahaan BUMN dan sejumlah perusahaan swasta. Harapannya, kapasitas UMKM akan menjadi lebih besar.
"Sedangkan fondasi keempat yakni pendataan, ini disinergikan dengan nomor induk usaha, BPUM, KUR, dan koperasi," terang Teten.
Adapun di 2022, UMKM dan koperasi didorong untuk meningkatkan kemampuannya memitigasi krisis dan perubahan iklim di masa mendatang. Hal tersebut juga sejalan dengan agenda pemerintah menjalani pemulihan transformatif di Indonesia.
"Ke depan, penduduk Indonesia akan didominasi generasi milenial, generasi Z, dan post-Z dengan persentase mencapai 64,69% dari total 270,2 juta jiwa penduduk. Perempuan, anak muda, dan ekonomi hijau akan menjadi penggerak ekonomi ke depan," ungkap Teten.
Baca juga : Konsumsi Premium Susut, Pemerintah bakal Subsidi Pertalite
Dia menjelaskan, Kemenkop UKM memiliki tiga langkah utama yang dapat mendukung pemulihan transformatif nasional. Pertama, mendorong UMKM dan koperasi untuk lebih bersahabat dengan segmentasi anak muda, perempuan, dan isu lingkungan.
Kedua, mengupayakan pergeseran pembiayaan UMKM dari sektor perdagangan ke sektor riil. Itu ditujukan lantaran sektor riil memiliki dampak berganda yang mampu mendorong penciptaan lapangan kerja lebih luas.
Ketiga, pemerintah menargetkan setidaknya 30% pelaku UMKM terhubung ke ekosistem digital. Bila tiga hal itu terlaksana, kata Teten, maka kontribusi koperasi pada PDB akan bertumbuh lebih dari 6,2%, kontribusi UMKM 63%, rasio kewirausahaan nasional sebesar 3,75%, koperasi modern 150 unit, peningkatan ekspor non migas menjadi 15,8%, peningkatan rasio kredit perbankan di atas 20%, dan transformasi informal ke formal bertambah menjadi 5,5 juta.
Sementara itu Ekonom Senior dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Hendri Saparini menyatakan, ekonomi Indonesia sejatinya masih bergantung pada aktivitas domestik, di mana salah satu kontributor terbesarnya berasal dari UMKM. Namun geliat UMKM sedikit terkendala lantaran pandemi mengharuskan adanya limitasi mobilitas.
Karenanya, diperlukan upaya untuk mendorong pelaku UMKM merambah dan memanfaatkan teknologi digital. Pasalnya, aktivitas digital mengalami peningkatan pesat selama wabah merebak dua tahun terakhir.
"Itu kenapa digitalisasi menjadi penting. Digitalisasi ekonomi itu juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Misal e-commerce, transaksi dan yang lainnya lebih mudah. Seandainya UMKM bisa masuk itu akan lebih baik. Tapi sekarang ini belum merata, masih di perdagangannya saja. Bila itu bisa masuk juga ke produksi itu akan lebih baik. Selain itu digitalisasi juga mendorong inklusivitas," jelasnya.
Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan periode 2013-2014 Chatib Basri mengatakan, perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak pandemi covid-19. Pasalnya, mayoritas perempuan bekerja di sektor informal.
"Yang terpukul adalah UMKM pada awalnya, sekarang sudah recover, dan mereka yang bekerja di sektor informal, yaitu perempuan. Makanya saya khawatir bahwa gender issue itu adalah hal yang mesti kita perhatikan, mengenai gender gap," imbuhnya.
"Pengangguran di Indonesia itu pasti rendah, karena kita tidak punya tunjangan penganggur. Di Indonesia hanya orang kaya yang bisa menganggur. Mereka yang miskin itu too poor to unemployment. Ini juga yang harus diantisipasi," tambahnya. (OL-7)
