Pengendalian Pandemi jadi Kunci Pemulihan Ekonomi Nasional 

PEMERINTAH tetap mewaspadai dinamika pandemi covid-19 meski penanganan di Indonesia tergolong efektif. Kebijakan pengendalian pandemi disebut masih menjadi kunci utama untuk membawa Indonesia pada pemulihan ekonomi nasional. 

Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Webinar Komisi Nasional (Komnas) HAM dengan tema diskusi Peran Komnas HAM terkait Dampak Pandemi Covid-19 terhadap HAM dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, Rabu (22/12). 

"Kita tetap harus waspada dan menjaga agar di Indonesia tidak terjadi gelombang covid-19 ketiga akibat adanya varian omikron," tuturnya. 

Saat ini, lanjut Airlangga, kasus konfirmasi covid-19 per 21 Desember 2021 sebanyak 216 kasus, hal ini jauh lebih baik jika dibandingkan puncak gelombang kedua pandemi covid-19 Juli lalu. Vaksinasi juga terus diakselerasi sehingga per 21 Desember 2021, vaksinasi dosis 1 telah mencapai 152,6 juta dosis (73,4%) dan vaksinasi dosis ke-2 telah mencapai 107,7 juta dosis (51,8%). 

Airlangga mengatakan, penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilakukan Pemerintah selalu mengedepankan dan mengutamakan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan prinsip non-diskriminasi "No One Left Behind” sesuai dengan tujuan ke-3 Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera. 

"Pemerintah akan terus mengoptimalisasikan upayanya terkait dengan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional dengan prinsip No One Left Behind. Jadi, tidak ada yang ketinggalan karena semua mendapatkan fasilitas. Terhadap masyarakat yang rentan, Pemerintah telah memberikan perlindungan sosial sehingga mereka mendapatkan penghidupan yang layak," kata Airlangga. 

Sementara itu, di sektor pemulihan ekonomi, realisasi Program PEN terbukti mampu menjadi bantalan sosial melalui prioritas program perlindungan sosial, dukungan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja (program padat karya). Khusus Program Perlindungan Sosial, diharapkan dapat mempertahankan daya beli masyarakat rentan dan miskin melalui bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, Kartu Prakerja, Dana Desa, dan Bantuan Sosial Tunai yaitu Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW). 

Baca juga : Jasa Marga: Arus Mudik Libur Nataru Diprediksi 24 Desember

"Pemerintah tahun ini juga menyiapkan program untuk menangani kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten di 7 provinsi dan tahun depan di 212 kabupaten/kota. Pada tahun 2024, Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem di Indonesia 0%," ujar Airlangga. 

Di sektor ketahanan pangan nasional, Airlangga bilang, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan antara lain penyederhanaan perizinan di bidang pertanian, pembentukan Badan Pangan Nasional, sinergi BUMN untuk distribusi pangan, pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan program lainnya untuk menguatkan ketahanan pangan domestik di masa pandemi dan di masa yang akan datang. 

Airlangga juga mengatakan, pemerintah memberikan apresiasi kepada Komnas HAM yang sejak awal telah menjadi mitra Pemerintah, terutama dalam memberikan masukan terkait SDGs dan HAM dalam penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. 

"Semoga ikhtiar kita dalam menangani pandemi Covid-19 dan memulihkan ekonomi nasional dapat terus dipertahankan, dan juga kita bisa menjaga target-target SDGs. Apalagi saat ini Indonesia memegang Presidensi G20 hingga satu tahun ke depan," pungkas Airlangga. (OL-7)