Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja) bersama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. menandatangani nota kesepahaman dalam rangka mewujudkan inklusi keuangan syariah berbasis digital, Kamis (25/11). Hal itu sekaligus merupakan kerja sama untuk mendorong pelayanan keuangan syariah digital di Indonesia.
"Sinergi yang kami lakukan bersama BSI adalah program promosi yang mencakup dan tidak terbatas untuk ekstra saldo berkah untuk siap transaksi, top up saldo, dan transfer di BSI dan di LinkAja," ujar Direktur Marketing LinkAja Wibawa Prasetyawan.
Selain itu, kerja sama dua perusahaan juga mencakup program disbursement tunjangan karyawan BSI melalui aplikasi LinkAja. Wibawa bilang, nantinya user LinkAja juga dapat membuka rekening BSI secara daring melalui aplikasi LinkAja.
Tentunya, pembukaan rekening secara daring itu juga diikuti dengan layanan keuangan syariah lain seperti transfer ke rekening BSI, virtual account BSI. Ke depan, imbuh Wibawa, kerja sama layanan itu akan diperluas.
"Tentu akan disusul dengan program-program lainnya dalam rangka meningkatkan layanan keuangan syariah. Ini sejalan dengan mandat yang kita terima. Sejalan juga dengan gerakan yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2019 mengenai master plan ekonomi syariah yang akan menjadikan Indonesia menjadi makmur, mandiri, dan madani. Tentu Indonesia akan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia," kata Wibawa.
Di kesempatan yang sama, Direktur Utama BSI Hery Gunardi bilang, LinkAja menjadi satu-satunya perusahaan tekfin yang menyediakan pelayanan syariah, sekaligus mengintegrasikan pelayanannya ke perbankan. Dengan jumlah pengguna yang luas, diharapkan kerja sama LinkAja dan BSI dapat mendorong inklusi keuangan syariah.
"Tentunya sinergi ini akan terus lebih baik di mana kami saat ini memang sedang fokus membangun kapabilitas digital," kata Hery.
Terlebih saat ini perilaku masyarakat telah berubah. Kegiatan transaksi yang tadinya dilakukan secara konvensional mulai berpindah ke pemanfaatan teknologi digital.
Transaksi keuangan di BSI, kata Hery, saat ini didominasi oleh pemanfaatan digitalisasi. Tercatat sebanyak 95% transaksi dilakukan secara daring dan 5% sisanya masih secara konvensional.
Secara kumulatif sejak Januari hingga September 2021, terdapat 75 juta transaksi di BSI yang dilakukan nasabah secara daring. Nilai dari transaksi tersebut mencapai Rp90 triliun. "Ini menandakan bahwa memang transaksi melalui digital ini jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi," imbuh Hery.
"Jadi pandemi ini membawa perubahan customer behaviour, sehingga kita harus cepat mengantisipasi agar BSI dan LinkAja dalam hal kerja sama ini bisa melakukan banyak terobosan," pungkasnya. (OL-12)
Penyatuan dua figur dengan latar belakang yang saling mengisi dan menguatkan: investasi global dan ekonomi kerakyatan sejatinya adalah sebuah langkah cerdas
Danantara Indonesia menyampaikan bahwa penguatan Kawasan Thakher berjalan sebagai fondasi awal pengembangan Kompleks Haji.
Dahnil memerinci aset yang kini dimiliki Indonesia di Tanah Suci. Aset tersebut meliputi bangunan yang sudah beroperasi sebagai hotel serta lahan strategis yang siap dikembangkan.
Total aset keuangan syariah diperkirakan naik dari Rp3.158 triliun pada 2025 menjadi sekitar Rp3.508 triliun pada 2026.
Halalicious Food Festival 2025 hadir di JIEXPO sebagai bagian dari ISEF 2025, menghadirkan lebih dari 40 tenant kuliner halal UMKM bersertifikat.
Pemerintah mendorong beberapa strategi agar ekosistem keuangan syariah dan industri halal terus berkembang antara lain memperluas KUR syariah dan optimalisasi bullion bank atau bank emas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved