Kemenhub Dukung BPK Audit Pembangunan Transportasi

KEMENTERIAN Perhubungan RI mendukung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) melakukan audit terkait pembangunan transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Hal ini diutarakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menjadi pembicara kunci konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait Peran Badan Pemeriksa untuk Mencapai Transportasi Berkelanjutan dan Pembangunan Ramah Lingkungan, Rabu (13/10).

“Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim, termasuk dalam transportasi,” jelasnya dalam rilis resmi.

Menhub mengatakan, sektor transportasi selain berperan penting memberikan akses keterhubungan bagi masyarakat, juga sekaligus berperan mengurangi emisi gas rumah kaca.

Komitmen Indonesia di sektor transportasi tersebut, lanjut Budi, ditunjukkan melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan angkutan umum seperti pembangunan MRT, LRT, Kereta Cepat, serta bandara dan pelabuhan hijau.

Menhub mengungkapkan, walaupun di tengah pandemi yang memukul perekonomian dan sektor transportasi, Kemenhub tetap menjalankan program pengembangan sosial ekonomi yang seimbang, inklusif, dan berkelanjutan.

“Komunitas global akan mengambil semua kesempatan pemulihan ekonomi dengan memasukkan aspek berkelanjutan. Pengawasan dan pelaksanaan program dan kebijakan yang diambil oleh para pemangku kepentingan merupakan hal yang sangat penting,” kata Budi.

Sementara itu, Ketua BPK Agung Imam Sampurna menyampaikan, pihaknya merancang audit khusus untuk implementasi pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keterkaitan antara target sasaran.

Langkah ini berfokus pada pengurangan emisi dari sektor transportasi, integrasi konservasi energi moda transportasi, dan pembangunan infrastruktur jalan.

Dijelaskan, BPK RI bersama dengan Badan Pengawas Keuangan Negara Tiongkok dan Thailand ditunjuk oleh PBB menjadi inisiator untuk melakukan audit dengan tema transportasi berkelanjutan yang akan menjadi panduan audit bagi 80 negara anggota lainnya untuk melakukan audit serupa di negaranya masing-masing. (E-3)