MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi pelaksanaan program Kartu Prakerja. Program semi bansos itu dinilai simultan melakukan perbaikan tata kelola, transparan dan dapat menjadi contoh bagi program lain.
"Seluruh rencana aksi dan saran KPK juga telah diimplentasikan. Pimpinan KPK juga menyampaikan bahwa Program Kartu Prakerja menjadi contoh best practice dalam mengelola suatu program besar dengan lingkup 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan meminimalisir banyak persoalan. Program ini dapat menjadi pilot project bagi program-program lainnya," ujar Airlangga dikutip dari siaran pers, Kamis (19/8).
Airlangga menambahkan, pemerintah telah membuka gelombang 18 untuk 800 ribu orang. Kuota per provinsi dibobot menurut jumlah pengangguran, kasus covid-19, dan lowongan pekerjaan sama seperti sebelumnya. Mempertimbangkan aspek pemerataan, ke depannya kuota akan dibagi secara proporsional. Program tersebut dinilai inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Sosialisasi program tersebut juga semakin baik, terbukti pada 2020 penerima Program Kartu Prakerja dari wilayah Kalimantan Utara, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua relatif kecil, namun di semester 1 tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan. Untuk Pemerintah Daerah (Disnaker, Disperin, Disdag, Dispar, DiskopUKM) tetap mengikuti Surat Edaran Mendagri No. 560/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pelayanan Pendaftaran Kartu Prakerja untuk memberikan bimbingan, pendampingan pendaftaran, serta fasilitas alat elektronik dan akses internet.
Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja juga akan bekerja sama dengan KADIN/APINDO dan BP2MI dalam memberikan pendampingan pada para manajer HRD dan perangkat UPT BP2MI Daerah agar dapat mengarahkan pekerja yang terkena PHK dan PMI Purna untuk mendaftar program Kartu Prakerja secara online.
Pendaftar Program Kartu Prakerja terbuka bagi semua WNI 18 tahun ke atas, baik pencari kerja, lulusan baru, korban PHK, karyawan maupun pelaku wirausaha namun tidak sedang mengikuti pendidikan formal, tidak tercatat di DTKS Kemsos, bukan penerima BSU, BPUM, bukan TNI/Polri, ASN, Kepala Desa/Perangkat Desa, Komisaris BUMN/BUMD, Anggota DPR, DPRD.
Adapun skema program Kartu Prakerja semester II 2021 yakni bantuan pelatihan sebesar Rp1 juta; dana insentif pascapelatihan sebesar Rp2,4 juta yang akan diberikan sebesar Rp600 ribu selama 4 bulan; dana insentif pengisian 3 survei sebesar Rp150 ribu yang dibayarkan sebesar Rp50 ribu setiap surveim
Lalu demi pemerataan, kata Airlangga, setiap KK dibatasi maksimal dua anggota keluarga dan mereka yang sudah pernah menerima tidak dapat lagi menjadi penerima. Kemudian penerima Kartu Prakerja dapat memilih pelatihan yang ditawarkan oleh ratusan Lembaga Pelatihan yang dapat diakses melalui 7 platform digital.
Pendaftaran Program Kartu Prakerja hanya bisa dilakukan melalui situs resmi Program Kartu Prakerja di www.prakerja.go.id dengan update informasi bisa diikuti di Instagram @prakerja.go.id. Untuk menjamin melindungi masyarakat dari penipuan yang mengatasnamakan Program Kartu Prakerja, Airlangga memberi arahan kepada Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja dan Bareskrim Polri untuk bekerja sama dan melakukan pendampingan keamanan sistem sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang aman dan lebih baik.
"Saat ini Pemerintah juga sedang mempersiapkan program Kartu Prakerja yang dapat diikuti secara offline. Lembaga vokasi yang ada juga ke depannya akan digandeng untuk memaksimalkan pemberian pelayanan Program Kartu Prakerja. Peningkatan kualitas ini terus dilakukan tidak hanya untuk kualitas SDM tetapi juga diharapkan bisa sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan secara lebih cepat," pungkas Ketua Umum Partai Golkar itu. (OL-8)
