UGM Ingatkan Perpanjangan PPKM Ancam Deindustrialisasi UMKM

PERPANJANGAN masa PPKM level 4 hingga tanggal 9 Agustus mendatang bagi wilayah provinsi, kabupaten/kota di Jawa dan Bali, serta 21 provinsi dengan 25 Kabupaten/kota  diharapkan bisa menekan laju lonjakan kasus positif covid-19 dari paparan penularan varian delta yang dianggap lebih ganas dan lebih cepat menular.

Namun disisi lain, perpanjangan PPKM level 4 memberikan dampak ekonomi bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang selama ini sudah terkena dampak selama 1,5 tahun belakangan ini.

Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (Pustek) UGM Dr. Hempri Suyatna menuturkan selama penerapan PPKM darurat hingga level 4 sampai pada 2 Agustus saja membuat banyak UMKM yang bangkrut hingga gulung tikar.

Menurutnya perpanjangan PPKM menjadi ancaman serius bagi deindustrialisasi sektor UMKM. "Perpanjangan PPKM level 4 ini berpotensi menambah beban berat pelaku UMKM. Banyak sektor UMKM yang gulung tikar atau alih profesi," kata Hempri, kemarin.

Dalam kondisi pandemi sekarang ini, katanya,  para pelaku sektor UMUM memerlukan tidak hanya modal kerja namun juga jejaring pemasaran serta fasilitas pengembangan bagi UMKM yang alih profesi. "Sayangnya ini kurang mampu dilakukan oleh pemerintah," ujarnya.

Hempri menilai pemerintah dan swasta bisa membantu UMKM melalui inovasi-inovasi penerapan protokol kesehatan bagi pelaku UMKM, seperti sistem giliran pedagang sehingga tidak terjadi kerumunan. Selain itu secara perlahan perlu ada sedikit pelonggaran di beberapa destinasi wisata dengan melakukan pembatasan jumlah pengunjung atau jam buka wisata untuk menghindari kerumunan.

Namun, yang tidak kalah penting menurutnya perlu adanya gerakan bela dan beli produk lokal terus digaungkan agar pelaku UMKM tetap bisa bertahan. Menurutnya ada beberapa Pemda yang sudah melakukan dimana ASN diminta membeli produk UMKM daerahnya.

"Saya kira ini sangat membantu di tengah menurunnya daya beli masyarakat," paparnya.

Lebih lanjut Hempri mengungkapkan, UMKM sebenarnya punya kapasitas dan pengalaman untuk bertahan di tengah pandemi. Namun, kalau tidak ada responsivitas pemerintah untuk membantu dan memfasilitasi umkm di tengah
krisis maka UMKM pun susah untuk berdaya.

"Saya kira bansos dan digitalisasi UMKM selama ini tidak cukup efektif untuk membantu UMKM," jelasnya.

Ke depan, imbuhnya,  sebenarnya juga perlu dipikirkan desain jaminan sosial  bagi pelaku UMKM sehingga mereka bisa tetap terus survive ketika terjadi bencana seperti ini. Gagasan ini sudah lama dimunculkan tapi hingga saat ini belum terealisasi. (OL-13)

Baca Juga: IHSG Dibuka Menguat Meskipun PPKM Diperpanjang